* FPU : Wakil rakyat kita tidak direkeng oleh walikota
PAREPARE, TIME BERITA — Empat kali Forum Pembela Ummat (FPU) mendatangi kantor DPRD kota Parepare untuk dipertemukan oleh walikota untuk membahasa masalah surat maklumat yang dikeluarkan yang justru kontra versi di masyarakat kota Parepare.
FPU mendatangi DPRD untuk meminta agar walikota menerima FPU untuk membahas masalah surat edaran atau maklumat itu, karena tidak sesuai fatwah MUI yang membuat antara warga dan perangkat pemerintahan yang di beckaup oleh aparat polisi-TNI mengawasi orang beribdah sahlat di mesjid padahal bukan teroris.
Namun akhirnya, walikota Parepare, H. M Taufan Pawe temui FPU di rumah jabatan atas difasilitasi oleh Kapolres Parepare, AKBP Budi Susanto, usai Shalat Jumat (8/5/2020) kemarin.
“Alhamdulillah kita sudah ketemu pak wali kota atas insiatif Kapolres Parepare, justru saya heran DPRD tidak bisa fasilitasi kami ketemu walikota, berarti DPRD tidak direkeng oleh pak wali,”kata Rahman Saleh selaku kordinator aksi FPU Parepare melalui via whatsApp, Sabtu (9/5/2020)
Kedatangan FPU ke rujab untuk ketemu pak wali atas inisiatif Polres Parepare meminta walikota agar maklumat yang dikeluarkan harus bersifat tegas sehingga dilapangan tidak ada salah penafsiran bahwa mesjid harus ditutup.”kita ketemu walikota untuk meminta mempertegas maklumat yang dikeluarkannya, agar tidak menjadi bias di masyarakat dan tidak bertentangan dengan fatwah MUI,”tuturnya.
Terpisah, Muliadi selaku humas FPU berterima kasih kepada Kapolres Parepare, AKBP Budi Susanto yang telah mempertemukan antara pihak FPU dengan walikota Parepare, H. M Taufan pawe, di posko gugus covid-19 rujab walikota Parepare kemarin. (***)