Penggiat Korupsi Memburu Kasus Dana Dinkes Sampai Tuntas

PAREPARE, timeberita.com – Kasus Korupsi dana Dinkes tahun 2018 senilai Rp 6,3 Milyar belum tuntas, masih banyak yang terlibat dan belum di proses hukum.

Sedangkan yang sudah menjalani proses hukum baru tiga yaitu mantan kadis kesehatan dr Muh Yamin divonis 6 tahun lalu menyusul mantan Kabag keuangan Jamaluddin divonis 5 tahun dan mantan kepala Bappeda Syahrial Djafar divonis 4 tahun

Nah ! Bagaimana yang lain nama-nama muncul di publik mulai dari pejabat pemerintahan, walikota lalu oknum anggota DPRD Parepare hingga ke pengusaha Papua yang sekarang ini belum disentuh penyidik kepolisian.

Ada apa penyidik,? apakah tebang pilih pelaku korupsi ataukah tidak berani menyeret nama-nama hasil putusan MA (Mahkamah Agung) atau ada motif lain. Yang jawab sendiri adalah penyidik.

Hal inilah membuat masyarakat terutama penggiat Korupsi LSM FOKUS dan Koalisi Masyarakat Parepare Anti Korupsi (KOMPAK) serta elemen masyarakat lain turun ke jalan dari empat titik untuk menuntut pihak APH (Aparat Penegak Hukum) dari kepolisian dan kejaksaan agar berjiwa satria menuntaskan kasus tersebut.

Hal ini dikatakan kordinator lapangan aksi, Muliadi melalui via selulernya, dan tokoh masyarakat, Rahman Saleh kepada timeberita melalui via selulernya, Kamis (13/7/2023)

Menurutnya, untuk memulihkan kepercayaan lembaga kepolisian di kota Parepare setelah dirusak oleh kasus Ferdy Sambo, maka disinilah aparat kepolisian harus membuktikan dihadapan masyarakat bahwa penegakan hukum di kota ini tidak diragukan lagi.

Sementara Koordinator Aksi Kompak Parepare, Muhtasim dalam pernyataan sikapnya menuturkan, setelah melihat dengan seksama fenomena tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Parepare dan DPRD Kota Parepare.

“Dengan berbagai kasus yang terungkap melalui pemberitaan media massa maupun yang menjadi rahasia umum di tengah masyarakat, seperti kasus Dana Dinkes, Dana BOS Diknas, Covid Center, jembatan kembar, PDAM, Masjid Terapung dan sebagainya,”bebernya.

LSM Fokus dan Koalisi Masyarakat Parepare Anti Korupsi (KOMPAK) serta elemen masyarakat lain yang tergabung di dalamnya menyatakan enam poin pernyataan sikap yaitu:.

1. Kami memandang bahwa Parepare masuk dalam kategori Darurat Korupsi, berdasarkan berbagai kasus yang terjadi.

2. Kami meminta Walikota Parepare, DR. H.M. Taufan Pawe, SH., MH, dan anggota DPRD Parepare, dengan kesadaran sendiri, untuk menyerahkan diri terkait berbagai dugaan kasus korupsi  seperti Dana Bos Diknas, Covid Center, jembatan kembar, PDAM, Masjid Terapung dan lain sebagainya.

Dengan penyerahan diri tersebut, kami menilai Walikota Parepare DR. H.M. Taufan Pawe, SH., MH beserta DPRD Kota Parepare menunjukkan dan memperlihatkan sikap bertanggung jawab bahwa mereka tidak dikecualikan dari proses hukum yang berlaku. Ini akan membuat rakyat bangga dan menegaskan bahwa tindakan korupsi tidak dapat ditoleransi.

3. Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera memeriksa dan menahan Walikota Parepare, DR. HM. Taufan Pawe, SH., MH, sebagai aktor intelektual dalam berbagai kasus korupsi yang terjadi.

4. Menilai kinerja Kapolresta Parepare dan Kajari Parepare sangat rendah dan telah gagal dalam upaya pemberantasan korupsi, dengan banyaknya kasus yang tidak memiliki kejelasan hasil akhir.

5. Mendesak Kapolri dan Kejaksaan Agung untuk mencopot Kapolres Parepare dan Kajari Parepare.

6. Menyatakan komitmen untuk terus memantau dan melawan korupsi dalam berbagai sektor di Parepare, serta mendukung langkah-langkah pemberantasan korupsi yang efektif dan transparan. (**)