JAKARTA, TIME BERITA.COM — Saat ini pemerintah tengah berusaha untuk menahan laju penularan COVID-19, salah satunya dengan mendatangkan vaksin.
Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Erick Thohir menyampaikan perjalanan
pelaksanaan vaksinasi COVID-19 akan dilaksanakan secara transparan. Hal itu ditegaskan pada webinar yang mengangkat tema ‘Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi COVID-19’, Selasa 24 November kemarin.
Erick Thohir yang juga Menteri BUMN ini mengatakan, Pemerintah terus melakukan sosialisasi dan pertemuan dengan pakar seperti,
ITAGI dan IDI.
“Karena ini merupakan faktor terpenting dalam penanganan COVID-19 yaitu penyelamatan terhadap manusia,”katanya.
Dalam rangka transparansi pelaksanaan vaksinasi COVID-19, pemerintah juga menyiapkan infrastuktur sistem satu data.
Dia sebutkan, Tujuan utama membangun sistem informasi pelaksanaan vaksin COVID-19 yakni, Pertama mengintegrasikan data
dari berbagai sumber menjadi satu data, Kedua menyaring data individu penerima vaksin prioritas, Ketiga membangun aplikasi
pendaftaran vaksin baik program pemerintah maupun program mandiri dan Keempat memetakan suplai dan distribusi vaksin dengan
lokasi vaksin serta memonitor hasil pelaksanaan vaksinasi.
“Kontribusi masyarakat yang mengikuti vaksinasi mandiri ini tidak kalah pentingnya, melihat penduduk Indonesia yang sangat besar,
sehingga tentu kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih, sudah seyogyanya membantu pemerintah dengan membayar vaksinasi sendiri,”ujarnya.
Sementara, Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma (Persero), Soleh Ayubi menjelaskan, Proses dari ujung ke ujung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini bukan perkara mudah.
“Ini mungkin pertama kalinya kita melakukan hajatan sebesar ini terutama di bidang pelayanan kesehatan. Proses ini akan melibatkan
banyak pihak, apalagi melihat alur waktu dan jumlah yang akan divaksinasi itu luar biasa besar,”katanya.
Semua proses akan mengikuti berbagai regulasi seperti, regulasi Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Makanan dan Obat (BPOM), Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta dukungan aparat keamanan.
Pemerintah memanfaatkan teknologi untuk mengotomatisasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini. Tujuan penggunaan teknologi ini
adalah menghindari kesalahan serta mempercepat proses.
Dan yang upaya menjaga kualitas, baik itu kualitas vaksin maupun kualitas pelayanannya.
Untuk pengadaan, pengemasan, dan pendistribusian vaksin COVID-19, Bio Farma dan anak perusahaannya mendapat mandat untuk
pelaksanaannya.
Bio Farma ditugaskan melakukan distribusi sampai ke Dinas Kesehatan Provinsi. Dan mungkin juga akan dilibatkan ke dalam proses yang lain. Berkaitan dengan vaksin mandiri, tujuh BUMN Farmasi nantinya juga akan membuka layanan vaksinasi.
“Momentum ini sendiri menjadi lompatan bagi industri layanan kesehatan kita. Proses manual dalam industri layanan kesehatan kita,
bisa kita otomatisasikan. Ini akan menciptakan ekosistem layanan Kesehatan digital nasional yang tentu di bawah regulasi Kemenkes dan BPOM. Harapannya kita ingin pasien menjadi pusatnya nanti sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup yang berfokus pada
pasien,”katanya.
Senada yang disampaikan, Direktur Digital Bisnis PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, Fajrin Rasyid mengatakan, Seluruh data penerima
vaksin COVID-19 saat ini dalam tahap pencocokan dan pengintegrasian antar kementerian dan lembaga terkait.
“Kita sedang mengintegrasikan data dari berbagai sumber seperti, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, TNI, dan Polri,”katanya.
Sistem ini akan memberikan data yang baik dan akurat untuk program vaksin COVID-19, baik pemerintah maupun program mandiri.
“Apabila sudah terdaftar dalam satu sistem, nanti tidak bisa terduplikasi atau terdaftar dalam sistem lainnya, sehingga mengurangi
kemungkinan duplikasi dan memberikan vaksin lebih tepat sasaran,”katanya.
Sistem satu data ini telah disimulasikan sebanyak dua kali di tempat terpisah. Simulasi pertama dilaksanakan di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor dan dihadiri Presiden Joko Widodo. Simulasi kedua dilakukan di Puskesmas Cikarang, Bekasi dan juga dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
“Presiden menyampaikan secara umum sistem ini sudah berjalan baik. Tentu ada satu dua masukan sehingga terus kita
kembangkan,”bebernya.
Pemerintah telah menyiapkan dua skema vaksinasi yaitu, skema vaksinasi bantuan pemerintah untuk tenaga kesehatan, pelayanan
publik, TNI, Polri, Satpol PP, Aparat Hukum, dan Peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran, kedua adalah skema vaksinasi mandiri, yaitu vaksinasi yang biayanya ditanggung oleh masyarakat secara perorangan.
Diektahi, webiner itu diikuti sejumlah peserta baik dari kalangan wartawan maupun pemerhati kesehatan lainnya yang dipandu oleh
Zilvia Iskandar.(*)
About the Author
