PAREPARE, TIME BERITA –– Polemik yang terjadi di internal persatuan guru republik indonesia (PGRI) Kota Parepare dipicu dengan dugaan adanya upayah untuk menjatuhkan dan merusak solidaritas guru di Kota Parepare. Hal itu dikatakan oleh Ketua PGRI Parepare Anas Azis yang ditemui disela-sela kegiatannya, Rabu (27/11/2019).
Dia mengatakan, polemik ini berawal hajatan 2 tahunan PGRI yang dilaksanakan di Kabupaten Barru.
Namun,Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare Arifuddin Idris melarang atau tidak memberikan izin kepada anggota dan pengurus PGRI untuk ikut kegiatan Perseni PGRI tersebut.
Sehingga sebagiam atlet PGRI tidak ikut dalam kegiatan.
“Kami haturkan ucapan terima kasih kepada pemerintah kota (Pemkot) Parepare yang telah melepas rombongan Porseni PGRI. Walaupun Plt Kepala Dinas tidak memberikan izin. Semestinya Porseni tahun ini, kami dapat medali tapi, karena adanya larangan dari Plt Kepala Dinas, maka teman-teman atlet tidak ikut,”katanya.
Dia meminta kepada walikota Parepare untuk melenserkan Plt Kepala Dinas Pendidikan dari seluruh jabatannya.
“Karena dinilai upayah dan sikapnya ada perlakuan diskrimantif, Dimana kegiatan Porseni PGRI, guru tidak diizinkan, sementara kegiatan lainnya yang dinilai tidak ada kaitannya dengan guru, malahan disurati untuk ikut.Ini sudah terlalu jauh seorang Plt Kepala Dinas mencampuri internal PGRI,”katanya.
Dia menambahkan, langkah ini merupakan langkah awal sebagai bentuk perlawanan yang dilakukan oleh PGRI terhadap prilaku Plt Kepala Dinas Pendidikan.
“Kami mempersiapkan berbagai langkah untuk melawan Plt Kepala Dinas Pendidikan. Kami sangat menyayangkan sikap Plt Kepala Dinas Pendidikan yang berupayah memecahbelah solidaritas guru,”katanya.
Menanggapai hal tersebut, Plt Kepala Dinas Pendidikan Arifuddin Idris membantah jika dirinya melakukan pelarangan kepada guru untuk ikut Porseni PGRI di Kabupaten Barru.
“Tidak ada larangan, saya hanya tekankan silahkan ikut dan meminta izin dari Kepala Sekolahnya dan jangan mengganggu proses belajar mengajar,”singkatnya. (*)