Peran Penting APIP Cegah Korupsi

PAREPARE, TIME BERITA.COM — Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare menggelar Dialog Pengawasan Pemkot Parepare Tahun 2020 di ruang Pola Setdako Parepare, Kamis (17/12/2020).

Pada kesempatan itu, Wali Kota Parepare, Taufan Pawe meminta, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran penting
pencegahan tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hal itu sesuai amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tertuang dalam MoU antara APIP dengan Aparat Penegak
Hukum (APH), diantaranya Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

“Kalau potensi kerugian negara itu ada yang melaporkan, maka terlebih dahulu APIP bekerja sampai 60 hari. Setelah itu APIP harus
merekomendasikan ke APH apakah ini mal-administrasi atau mensrea. Kalau itu kesalahan administrasi kita kembalikan ke TPTGR untuk mengembalikan kerugian negara. Tapi kalau mensrea seperti akrobat anggaran atau mark up kita serahkan ke APH untuk tidak diberi ampun,”katanya.

Dia menjelaskan, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, tata kelola pemerintahan yang baik harus diutamakan.

Sehingga sinergitas antara APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam pencegahan korupsi harus didahulukan.

Selain itu, pesan Presiden Jokowi tentang profesionalisme Aparat Penegak Hukum (APH) harus ditegakkan.

APH tidak boleh menerbar rasa takut ke Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Saya rasa paradigma ini sudah terjawab baik secara institusi. APH sudah tampil sebagai pribadi-pribadi profesional. Kalau ada yang
menyimpang itu hanya oknum. Karena kita rasakan sekarang dari berbagai forum pertemuan, bapak kapolri, kejagung, dan mendagri,
selalu mengedepankan profesional agar tata kelola pemerintahan itu terjaga dengan baik,” jelasnya.

Dia menambahkan, Sesuai pesan Presiden Jokowi akan pentinganya kolaborasi dan sinergitas APIP dan APH tetap terjaga sehingga
pemerintah bisa bekerja lebih baik menangani tantangan dalam mengawal agenda besar bangsa Indonesia.

JIka sistem dan subsitem dipadukan degan baik, maka seluruh abdi negara atau abdi masyarakat selalu terjaga akan hal-hal buruk
kedepannya.

“Seperti dikatakan Pak Presiden Jokowi, tidak mungkin aparat hukum asal menggigit kita kalau tidak ada mens rea, karena itu ranah APIP. Karena hal itu sudah ditegaskan dalam MoU antara mendagri, kaporli dan kejagung dan diturunkan ke bawah sampai ke kepala daerah,”pungkasnya.(Rls)

REDAKTUR

I am a web developer who is working as a freelancer. I am living in Saigon, a crowded city of Vietnam. I am promoting for http://sneeit.com