PAREPARE, TIME BERITA, — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parepare melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah pejabat Dinas Perikana, Kelautan dan Pertanian (PKP), Lurah dan Pihak Pertamina. Selasa (16/07/2019)
RDP tersebut untuk menanggapi penyaluran dana CSR dampak tumpahan minyak di perairan Cempae beberapa bulan yang lalu.
Kegiatan berlangsung diruang Komisi III DPRD Parepare.
Dari pantuan Timeberia.com RDP tersebut terungkap dana CSR yang disalurkan Pertamina hanya sebesar Rp130 juta untuk dua keluarahan yakni, Kelurahan Lakessi, dan Wattang Soreang.
Sementara, sesuai RDP yang dilakasanakan sebelumnya di DPR RI dengan pihak PT Pertamina menjanjikan dana CSR sebesar Rp3 milliar.
Lurah Lakessi, Awal, mengatakan, untuk kelurahan Lakessi hanya mendapat bantuan sebesar Rp65 juta.
“Ramdhan lalu beberapa bantuan sudah diserahkan sebanyak sepuluh ‘Cool Box’ dengan harga satuan sebesar Rp750 ribu per boxnya,”sebutnya.
Sementara pihak Pertamin Parepare mengaku, jika tidak mengetahui jumlah dan besaran dana bantuan CSR yang dijanjikan sesuai RDP di DPR RI.
Penyerahan bantuan CSR ke pada masyarakat itu diserahkan dalam bentuk cool box.
“Bantuan itu kami serahkan dalam bentuk cool box, karena dana kami minim,”katanya.
Ditempat yang sama, Ketua DPRD Ir Kaharuddin Kadir, mengatakan saat digelar DPR RI di Jakarta pihaknya meminta dana sebesar Rp5 milliar.
Namun Komisi 7 DPR RI menawarkan sebesar Rp3 milliar dan nilai itu disepakati.
Dengan demikian, penyerahan bantuan CSR Pertamina harus dilakukan secara transparan.
“Tolong terbukalah, saya ada kekecewaan terhadap implementasinya, karena saya sempat didatangi nelayan, jika ini tidak sesuai harapan,”katanya.
Dia berharap agar pihak Pertamina membuat program bantuan jangka panjang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Lurah Wattang Soreang, H Hariyadi mengatakan, Untuk warga Watang Soreang ada 13 kelompok yang dilaporkan ke pihak Pertamina.
“Sepengetahuan kami informasi yang beredar di masyarkat dapat jatah sebesr Rp1 Milliar,”katanya.
Namun, pihak Pertamina tidak menyanggupi dengan jumlah tersebut.
“Pertamisebesar Rp65 juta sesuai dengan proposal,”sebutnya.
Dia mengatakan, selama ini, penyerahan bantuan dari Pertamina ke masyarakat baru dilibatkan pemerintah setempat.
“Pertamina memang baru kali ini melibatkan pemerintah setempat pada tingkat kelurahan, setelah ada kejadian tumpahan minyak,”katanya.(*)