PAREPARE, timeberita.com – Legislatif Demokrat Parepare, Rahmat Sjamsu Alam telah melakukan survei bersama kadis PU Parepare, Syamsudin taha saat tahun anggaran 2023 sebelum Syamsudin Taha pensiun.
Dimana Rahmat Sjamsu Alam telah menyetujui pembangunan jembatan Panroko yang menghubungkan lapangan Panroko dengan Kuburan Panroko di DPRD.
Harapan masyarakat Panroko sangat antusias setelah wakil ketua DPRD kota Parepare, Rahmat Sjamsu Alam telah menyetujui anggaran jembatan gantung Panroko senilai Rp. 400 juta rupiah yang diusulkan oleh dinas PUPR Parepare.
Karena masih belum cukup anggaranya maka ditambah lagi anggarannya sebesar Rp. 200 juta di perubahan anggaran 2023. Namun sayangnya tetap tidak dikerja tanpa alasan jelas. Sehingga warga Panroko berharap bangunan dikerja tahun 2023 hingga sekarang belum dibangun hanya sebuah mimpi belaka ataukah hanya janji politik saja.
Entah apa alasannya pemerintah melalui dinas PUPR sebagai dinas teknis terkait tidak mengerjakan proyek tersebut tahun 2023 dan ironisnya tahun 2024 tidak dianggarkan lagi alias hilang di APBD 2024.
Ketua RT 1 Panroko, Nawar sering bertanya soal jembatan tersebut hingga sekarang ini belum ada kepastiannya jembatan itu dikerjakan.
Begitu juga Wawan ketua kerukunan masyarakat Panroko pertanyaan hal itu kepada timeberita soal berita yang dimuat sebelumnya adanya pernyataan Rahmat Sjamsu Alam selaku wakil rakyat dan pemerintah dari dinas PUPR Parepare bahwa jembatan akan segera dibangun tahun 2023.
Bahkan Wawan sendiri turun ke lokasi bersama wakil ketua DPRD dan Kadis PUPR melihat langsung kondisi lapangan Panroko dan sungai Jawi untuk disiapkan bangunan jembatan gantung agar masyarakat bisa terakses ke lapangan dan perkuburan saat sungai jawi airnya naik.
Penulis melakukan konfirmasi kepada kadis PUPR Parepare, Budi Rusdi menegaskan bahwa jembatan Panroko tidak bisa dibangun tahun ini karena dananya tidak ada setelah dikonfirmasi bagian keuangan.
Budi menjelaskan, saat anggaran tahun 2023 memang diusulkan di APBD pokok sebesar Rp. 400 juta, karena masih kurang melihat harus ada penyangganya maka dianggarkan pada perubahan APBD 2023 sebesar Rp. 200 juta dengan total Rp. 600 juta.
Namun karena waktu mepet dikerja maka jembatan itu tidak dikerjakan dan akan dilakukan lagi penganggaran 2024 tahun ini.
Setelah pihak Dina PUPR Parepare menganggarkan maka keuangan tidak bisa mengiyakan karena tidak ada dananya, bahkan dana tahun 2023 saja tidak dikeluarkan oleh keuangan karena tidak ada dana apalagi mau dianggarkan tahun ini.
” Pihak keuangan tidak mengeluarkan SPKK (surat pengujian ketersedian kas) sehingga kami tidak kerja, alasannya tidak keluar SPKK karena dana di keuangan tidak ada,”jelas Budi.
Tahun ini mau dianggarkan tapi tidak bisa karena uang di kas Pemkot untuk membangun fisik nihil sehingga tidak bisa dianggarkan lagi.
“Saya akan coba usulkan lagi di perubahan anggaran 2024 semoga bisa diterima,”janjinya.
Terpisah, Kepala badan (Kapala Badan keuangan daerah (BKD) Parepare, Prasetyo membantah jika tidak ada uang di keuangan, tetapi hanya saja untuk pembangunan fisik tahun ini tidak diprioritaskan karena dana tidak cukup.
Termasuk pembangunan jembatan gantung Panroko tidak bisa dianggarkan.
Akan tetapi bahwa ada dana DAU (Dana Alokasi Umum) di keuagan tetapi hanya untuk diutamakan gaji pegawai dan lainnya, atau yang bersifat wajib diutamakan sedangkan untuk fisik dikurangi tidak diutamakan tahun ini.
“Karena ketersedian anggaran maka pembangunan jembatan gantung Panroko tidak bisa dikerjakan tahun ini karena dana untuk fisik tidak diutamakan dulu, atau tidak bersifat wajib,”katanya sata dikonfirmasi melalui selulernya. (**)