PAREPARE, TIME BERITA.COM — Aliansi Peduli UKM Dan UMKM yang tergabung pelaku UKM dan UMKM dan pekerja musik Kota Parepare melakukan aksi penolakan kebijakan Pemerintah Kota Parepare, Selasa 01 Februari kemarin.
Aksi itu mulai pukul 13.09 Wita berkumpul di Monumen Korban 40.000 Jiwa, Kemudian bertolak ke Monumen Patung Cinta Habibie
Ainun, dan dilanjutkan ke Kantor Walikota Parepare dan berakhir di Gedung DPRD Parepare// Aksi itu dikawal ketat anggota Polres
Parepare.
Menurut Jendral Lapangan Aksi, Hasdar Bachtiar mengatakan, Sejumlah daerah sudah mulai menerapkan dan memberlakukan
pembatasan aktivitas masyarakat dengan tujuan pengendalian penularan virus covid19
“Sama halnya di Kota Parepare, Tapi pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) ini sangat berdampak pada perekonomian
masyarakat,”katanya.
Pada kesempatan itu, ada lima poin tuntutan yang disampaikan, yakni, (1) Meminta kepada Pemerintah Kota Parepare agar tetap
memberikan izin kepada masyarakat untuk melakukan resepsi pernikahan di rumah masing-masing.
(2) Memberikan izin kepada penyelenggaran hajatan untuk menggunakan hiburan musik (3) Memberikan izin kepada
penyelenggaran hajatan untuk menggunakan tenda (4) Memberikan izin kepada pengelola Swalayan, Retail Modern, Pasar Semi
Modern,Pasar Rakyat dan Toko srta lainnya untuk melakukan aktivitasnya hingga pukul 23.00 wita dan ke (5) Memberikan izin
kepada pengelola Restoran, Warung Kopi atau Cafe dan Rumah Makan untuk tetap beraktivitas hingga pukul 23.00 wita.
“Kami tunggu realisasinya dari pihak pemerintah dan DPRD Parepare untuk tindaklanjut dari tuntutan aksi ini,”katanya.
Sementara E.W.Ariyadi. S Kepala Bagian Organisasi Setdako Parepare mengatakan, Siap menerima aspirasi aksi untuk kemudian dibahas bersama.
“Ini menjadi masukan kepada kami, untuk dibicarakan bersama. Yang diprotes itu pembatsan kegiatan masyarakat (PKM),”katanya.
Dia mengakui, jika hal ini belum tersosialisasai dengan baik hingga ke tingkat masyarakat.
“Sehingga terjadi diskomunikasi di lapangan saat pelaksanaan operasi penegakan protokol kesehatan. Semua bisa saja dilakukan yang
penting sesuai dengan protokol kesehatan,”katanya.
Dia menambahkan, pihaknya bersama DPRD Parepare akan duduk bersama untuk membicarakan hal ini.
“Kami akan membahas ini bersama dengan DPRD Parepare untuk mencari jalan terbaiknya,”katanya.
Sama halnya yang dikatakan Ketua Komisi III DPRD Parepare Rudy Najamuddin saat menerima pendemo di halaman gedung DPRD
Parepare.
Rudy Najamuddin akan meminta kepada seluruh pihak yang terkait untuk duduk bersama membicarakan hal tersebut.
Pihaknya mengaku, siap menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh pendemo.
“Kami akan menerima dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman,”tutupnya.(*)
About the Author
