* Arssl: Surat Edaran Walikota Bertentangan Fatwa MUI
PAREPARE, TIME BERITA — Puluhan warga cappa ujung kota Parepare datangi kantor DPRD kota Parepare, Senin (20/4/2020) untuk memprotes tindakan oknum camat ujung, A. Ulfah Lanto yang diduga arogansi memaksakan untuk membubarkan jamaah yang sedang melaksanakan ibadah shalat Jumat (17 april 2020) kemarin lalu.
Akibat tindakan oknum camat Ujung ini membuat warga yang mengatas namakan dirinya jamaah mesjid Arrahma dan bersama Forum Peduli Ummat (FPU) mengaduh ke DPRD atas tindakan yang dilakukan camat Ujung, Senin (20/4/2020).
Ada beberapa point yang disampiakan kepada wakil rakyat yang diterima oleh wakil ketua DPRD Parepare, Rahmat Sjamsu Alam dan Komisi I dan komisi II DPRD kota Parepare, salah satunya memintah kepada camat Ujung untuk meminta maaf atas apa yang dilakukan terhadap jamaat Arrahman.
Menurut kordinator Aksi dan aspirasi FPU kota Parepare, H Abd. Rahman Saleh, menegaskan bahwa FPU pernah melakukan aksi sebelum terjadi pengusiran atau pembubaran terhadap jamaah yang sedang melaksanakan salah Jumat di mesjid, agar surat edaran walikota yang di tanda tangani sekkot kota Parepare sudah keliru apalagi isinya. Sehingga dimintau untuk ditinjau kembali.
Abd Rahman Saleh yang disapa Arsal ini menjelaskan, kenapa surat edaran walikota di tanda tangani sekda bukan wali kota dan kenapa pula isi surat edaran walikota itu bertentangan dengan fatwah MUI, dimana sudah jelas fatwa MUI pada point ke lima berbunyi “Dalam kondisi penyebaran Covid-19 terkendali, ummat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat.
“jadi sudah jelas bahwa lokasi mesjid Arrahman itu terkendali maka wajib shalat Jumat, kecuali daerah itu sudah zona merah maka mau tidak mau maka pasti kita sepakat tidak shalat Jumat,”tuturnya.
Maka itu, Kejadian di mesjid Arrahman yang dilakukan oleh oknum camat menjadi pemicu masalah karena surat edaran walikota bernomor 441/90/ Kesra tertanggal 30 maret 2020, dinilai bertentangan fatwah MUI, sehingga tindakan yang dilakukan camat dalam mengartikan edaran itu sangat keliru dimana sudah mengarah pada perbuatan pidana dengan menghalangi jamaah shalat Jumat.
“tindakan bu camat ini sangat bertentangan aqidah kita, dengan sengaja membubarkan jamah yang lagi beribadah (shalat),”terangnya.
Bahkan Arsal menegaskan adanya edaran itu menyebut satu kelompoh yaitu kelompok jamaah tabliq, seakan jamaah tabnliq itu dituding penyebar virus, padahal penyebar virus bukan saja Jmaah tapi pejabat pun juga menyebarkan virus, termasuk adanya pejabat yang berjabat tangan dengan kementerian perhubungan yang dinyatakan positif itu harus diisolasi,”bukan hanya menuding kelompok satu organisasi lain saja.”tuturnya.
Ditambahkan Sekretaris FPU Parepare, H Bhaktiar Syarifuddin mendesak kepada pemkot Parepare agar menjelaskan soal statusnya Parepare apakah terkendali atau tidak”karena dampaknya sangat mempengaruhi segi ekonomi, social maupun masalah agama, jangan dipersamakan daerah yang tidak terkendali dengan kendali, Parepare harus jelas zona apa,?”tuturnya.
Ditempat yang sama, Ketua Komisi I DPRD Kota Parepare, Kaharuddin kadir, juga menyesalkan tindakan yang dilakukan camat Ujung yang telah membubarkan jamaah mesjid Arrahma yang sedang melaksanan ibadah shalat Jumat.”jika ini benar maka ini sangat disesalkan, kami akan memutar CCTV yang diserahkan oleh jamaah Arrahman dan pengurus FPU,”tuturnya.
Kalau tindakan itu benar dilakukan maka itu sangat keliru, dan DPRD meminta kepada Camat Ujung untuk meminta maaf kepada seluruh warga tertutama bagi ummat Islam yang sedang melaksanakan shalat di mesjid Arrahman,”Camat Ujung harus minta maaf kepada masyarakat atas insiden membubarkan jamaah yang lagi melaksanakan ibadah shalat, kita akan memanggilnyta untuk klarifikasi di DPRD,”tuturnya.
Sementara camat Ujung, A Ulfah Lanto, dihubungi via whatshapnya, belum memberikan keterangan ketika dikonfirmasi oleh wartawan bahkan hanya membaca isi pertanyaan whatshap wartawan tanpa menjawabnya. (rp2)
About the Author
