* Sorot Ketimpangan Prioritas APBD 2026:
PAREPARE, timeberita.com – Institut Kebijakan Rakyat (IKRA) Kota Parepare kembali menyuarakan kritik tajam terhadap alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Parepare tahun 2026. Lembaga pengawas kebijakan ini menyoroti adanya kesenjangan prioritas pembangunan, di mana fasilitas pendukung Kejaksaan Negeri Parepare mendapat kucuran dana fantastis, sementara fasilitas olahraga umum yang vital bagi masyarakat justru dibiarkan dalam kondisi memprihatinkan.
Berdasarkan data kontrak nomor 048/02/LP.Kejaksan/DAPUPR, pembangunan sarana pendukung di Lapangan Tenis Adhyaksa (milik Kejaksaan) senilai lebih dari Rp1,4 miliar. Proyek yang dikerjakan oleh CV Bumi Sejahtera Indonesia ini dijadwalkan berlangsung selama 120 hari, mulai Juli hingga November 2026.
Ironi Kondisi Lapangan: Mewah vs Rusak Parah
Direktur IKRA Parepare, Uspa Hakim, menyatakan keprihatinannya setelah melakukan observasi lapangan. Ia menilai penggunaan dana sebesar Rp1,4 miliar hanya untuk pembangunan tribun sempit dan toilet di area tenis Adhyaksa terasa tidak proporsional.
“Sangat disesalkan ketika perbaikan toilet di Lapangan Tenis Jati Diri—yang merupakan aset publik—terabaikan padahal biayanya mungkin hanya ratusan juta. Sebaliknya, pembangunan toilet dan tribun selebar 3 meter di area kejaraan menelan biaya Rp1,4 miliar lebih. Ada apa di balik prioritas Dinas PUPR dan Kejaksaan?” tanya Uspa secara kritis, Selasa (11/8/2026).
Uspa menekankan bahwa Lapangan Tenis Jati Diri memiliki nilai strategis karena telah melahirkan banyak atlet berbakat yang mengharumkan nama Parepare di ajang pra-PORDA. Namun, kondisinya kini rusak berat; toilet tidak layak pakai dan lapangan sering tergenang air saat musim hujan, yang berpotensi merusak struktur dasar lapangan jika tidak segera ditangani.
Kekhawatiran Konflik Kepentingan
Lebih jauh, IKRA mempertanyakan urgensi pembenahan fasilitas instansi penegak hukum dibandingkan fasilitas publik. Uspa mengungkapkan kekhawatiran publik bahwa pengabaian terhadap masyarakat mungkin berkaitan dengan sensitivitas kasus-kasus hukum yang sedang ditangani kejaksaan.
“Kami khawatir ada persepsi bahwa fasilitas umum diabaikan karena bersentuhan dengan kasus korupsi atau hukum yang ditangani kejaksaan. Kami meminta Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya pihak kejaksaan, untuk menjaga objektivitas dan integritas agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” tegas Uspa.
IKRA berkomitmen terus mengawasi proyek tersebut. Jika ditemukan indikasi kolusi atau penyelewengan, IKRA siap melaporkan temuan tersebut kepada Kejaksaan Agung, Presiden, serta instansi terkait di tingkat pusat.
Tanggapan Pemerintah: Dana Hibah dan Janji Perbaikan
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare, Budi Rusdi, menjelaskan melalui konfirmasi telepon bahwa anggaran Rp1,4 miliar untuk fasilitas Kejaksaan berasal dari pos dana hibah dalam APBD, bukan dari pos perawatan rutin fasilitas umum.
“Mengenai Lapangan Tenis Jati Diri, kami mengakui adanya kerusakan. Saya berjanji akan segera berkoordinasi dengan tim anggaran untuk mengusulkan rehabilitasi toilet dan perbaikan lapangan yang tergenang,” kata Budi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Parepare, Iskandar Nusu, mengakui bahwa pihaknya telah berulang kali mengusulkan anggaran perbaikan untuk Lapangan Tenis Jati Diri. Namun, usulan tersebut kerap tertunda dengan alasan efisiensi anggaran daerah.
“Kami akan kembali mengusulkan kebutuhan tersebut ke tim anggaran agar dapat direalisasikan secepatnya demi kepentingan atlet dan masyarakat,” pungkas Iskandar.
Kejaksaan Belum Rinci Detail Penggunaan Dana
Terpisah, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Parepare, Andi Unru, membenarkan adanya aliran dana APBD sebesar Rp1,4 miliar lebih untuk keperluan tersebut. Namun, ia belum dapat memberikan rincian spesifik mengenai detail item pembangunan.
“Silakan datang besok untuk konfirmasi langsung kepada bidang teknis terkait,” jawab Andi singkat saat dimintai keterangan.
Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu transparansi penuh mengenai rincian penggunaan dana tersebut serta realisasi janji perbaikan untuk Lapangan Tenis Jati Diri yang telah lama menjadi harapan warga Parepare. (***)
About the Author
