PAREPARE, timebrrita.com – Pemerintah Kota Parepare memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring meningkatnya risiko kekeringan pada musim kemarau 2026.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Karhutla di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan yang berlangsung di halaman Mapolres Parepare, Selasa (11/8/2026).
Apel dipimpin langsung Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, bersama Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan.
Dalam kesempatan itu, Tasming Hamid membacakan sambutan Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Djuhandhani Rahardjo Puro.
Dalam sambutan Kapolda disampaikan bahwa apel gelar pasukan merupakan bagian dari upaya pengecekan kesiapan personel serta sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam menghadapi potensi karhutla.
Kapolda menekankan pentingnya langkah pencegahan dini melalui deteksi awal, patroli rutin, serta penguatan koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi terjadinya kebakaran. Upaya pencegahan dinilai jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi dan api telah meluas.
“Kesiapsiagaan harus difokuskan pada langkah-langkah pencegahan agar kebakaran tidak terjadi maupun tidak berkembang menjadi lebih besar,” demikian salah satu poin yang disampaikan dalam sambutan Kapolda.
Kondisi cuaca menjadi salah satu perhatian utama dalam kesiapsiagaan tahun ini. Fenomena El Nino disebut berpotensi memicu musim kemarau yang lebih panjang sehingga meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan.
Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau 2026 di Sulawesi Selatan diperkirakan berlangsung tidak normal dengan puncak kemarau terjadi pada Agustus hingga September. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan kerawanan terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga diperlukan langkah mitigasi yang terintegrasi.
Karena itu, kesiapsiagaan tidak hanya diarahkan pada kemampuan pemadaman, tetapi juga pada penguatan sistem pencegahan dan deteksi dini untuk mengurangi risiko munculnya titik api.
Penanganan karhutla juga membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi antara pemerintah, TNI, Polri, serta masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mempercepat deteksi titik api, meningkatkan respons penanganan, dan meminimalkan dampak sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang ditimbulkan.
Dalam apel tersebut, personel yang terlibat berasal dari berbagai unsur, antara lain TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dinas Sosial, tenaga medis.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan pentingnya kesiapan bersama dalam menghadapi potensi bencana selama periode kemarau.
Pemerintah Kota Parepare berharap kesiapsiagaan yang dibangun melalui apel gelar pasukan ini dapat memperkuat koordinasi antarinstansi sekaligus meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau 2026. (*)
About the Author
