Datangi Gedung DPRD, Aksi AMPiBi Desak
PAREPARE, timeberita.com – Puluhan masyarakat yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Masyarakat Peduli Banjir (AMPiBi) mendatangi gedung DPRD Parepare, Rabu (8/2/2023).
Kedatangan AMPiBi dari berbagai elemen organisasi masyarakat (Ormas) yaitu Fokus, Lira, FPU, dan FPI meminta pemerintah sangat serius tangani dampak banjir yang menimbulkan korban jiwa, pada hari Rabu (1/2/2023) lalu.
Rahman Saleh selaku ketua Forum Peduli Ummat (FPU) Parepare mengatakan pemerintah tidak serius tangani pasca banjir, buktinya pada banjir pertama pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 banyak rumah rusak walaupun tidak ada korban jiwa.
Saat itu pemerintah hanya tebar pesona bagi-bagi sembako lalu selesai tidak pernah berfikir bagaimana solusinya sehingga tidak berdampak pada rumah warga.
Pemerintah belum memberikan solusinya termasuk wakil rakyat kita, terjadi lagi banjir pada hari Rabu (1/2/2023) ini terparah dengan adanya korban jiwa namun pemerintah masih tebar pesona bahkan membagi sembako dengan memakai atributnya masing-masing seakan mau kampanye.
Andaikan, kata Rahman Saleh, pemerintah melakukan normalisasi sungai Jawi-jawi, saluran drainase dan melarang pengembang membangun di kawasan banjir maka mungkin tidak ada korban jiwa.
“Jadi Banjir jangan jadi pahlawan di dengan cara tebar pesona bagi sembako, tapi pikirkan solusinya agar banjir tidak merusak rumah warga,”jelasnya.
Wakil rakyat kita lebih banyak keluar daerah menghabiskan perjalanan dinas dibandingkan memikirkan rakyatnya, begitu juga pemerintah tidak peduli terhadap lingkungan sehingga tidak ada lagi penghijauan karena pengembang lebih banyak membangun tanpa memikirkan lagi dampaknya.
“Mestinya pak walikota bersama jajarannya datang kesini menjelaskan kepada kami, kita datang disini tapi walikota tidak hadir bahkan SKPD pun tidak ada muncul,”sesalnya.
Sementara ketua Korlap AMPIBI Makmur Raona mengatakan, tidak ada sinergitas yang dilakukan pemerintah saat mengeluarkan perizinan untuk pengembang.
“Mestinya semua SKPD terkait dilibatkan mengenai soal pembangunan perumahan bagi pengembang, supaya tidak seenaknya membangun, Satpol mesti dilibatkan karena tugasnya penegakan perda, ini tidak dilakukan sehingga hasilnya leluasa para pengembang membangun demi keuntungan tanpa peduli dampak banjir, seperti terjadi perumahan Savaraz yang tidak layak dibangun perumahan tapi kok keluar izin membangun, ada apa,? Tanya Makmur.
Perda harus ditegakkan jangan buang sampah sembarangan sehingga saluran drainase tersumbat mestinya pemerintah harus serius tangani masalah banjir.
Hal senada diungkapkan Kasman, seperti terjadi di daerah Lumpue yang mestinya daerah gunung tolong jangan di gundul atau dikeruk sehingga dampak ke warga saat musim hujan,”tidak ada lagi kepedulian lingkungan dengan menanam pohon,”jelasnya.
Lanjutnya, Banjir pertama pasca november 2022 lalu kami menyurat kelurahan lumpue untuk penggerukan saluran drainase tapi tidak direspon,”hasilnya semakin parah dan Lumpue tergenang air,” jelasnya.
Sedangkan korban bencana bernama Iwan mengatakan rumahnya di perumahan Savarz selaku korban banjir sudah tidak mau lagi tinggal di perumahan itu.
Pasalnya, banjir pertama sampai satu dan dua meter tapi bulan ini justru banjir paling terparah dan air sudah berada ketinggian sampai di atap rumah.
“Dari dulu mestinya pemerintah mencari solusinya, dengan cara pengerukan sungai Jawi-jawi, sekarang ini sungai Jawi-jawi sudah dangkal sehingga air mengalir ke rumah pemukiman warga ,”jelasnya.
Ditambahkan, Iwan, ia meminta kepada wakil rakyat agar ada solusinya tentang pembayaran rumah bagi warga perumahan Savaraz, mereka tidak mau lagi membayar cicilan rumahnya kalau rumahnya sering kena banjir.
“Saya tidak mau lagi tinggal disana dan bagaimana pembayaran cicilan rumah melalu di Bank, karena pihak bank tidak mau tau soal banjir, nanti ditanggung jika air ketinggian 15 meter, itu tidak masuk akal menurut saya, jadi biar di kasi gratis itu rumah saya tidak mau lagi tinggal, penghuni perumahan Savarz sudah banyak kerugiannya,”tuturnya.
Ditempat yang sama, ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir, didampingi, anggota DPRD lainnya yaitu Suyuti, Satria, Kamaluddin, dan Tasming Hamid mengatakan bahwa tidak hadirnya SKPD disini itu karena sibuk melakukan pembersihan di lokasi banjir.
“Memang satu Minggu ini tidak ada kegiatan atau rapat-rapat karena fokus pemerintah melakukan pembersihan di lokasi dampak pasca banjir,”kata legislator Golkar ini.
Lanjut, Kaharuddin, mengatakan mengenai normalisasi daerah aliran sungai (DAS) Jawi-jawi bukan ranahnya pemerintah kota Parepare tapi ranahnya provinsi.
Kahar mengatakan bahwa sudah ada dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang provinsi Sulsel kunjungi wilayah dampak banjir di kota Parepare dan sudah dihitung jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk normalisasi sungai Jawi-jawi sebesar Rp 500 milyar.
“Kami tidak punya dana seperti itu, hanya Provinsi yang bisa tangani apalagi memang ranahnya pemerintah provinsi,”kata Kahar.
Usai memberikan penjelasan namun pihak AMPiBi tidak merasa puas karena walikota Parepare, Taufan Pawe tidak menemui para Pendemo. (**)
