PAREPARE, TIME BERITA — Gerbong pergeseran sejumlah pejabat dilingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare yang berpangsung pada pekan lalu sedikitnya 13 pejabat eselon III dan IV menjadi buah bibir di mata masyarakat, karena di nonjobkan, Jumat (03/01/2020).
Sekretaris LSM IKRA Parepare, Syawal menyayangkan pihak pengambil kebijakan yang telah menonjobkan ke 13 pejabat tersebut tanpa memikirkan nasibnya.
Tapi apa boleh buat itu Reziko jabatan jika pimpinan tidak menyukai bawahannya maka harus tersingkir dari catur pemerintahan tanpa batas ditentukan.
Padahal mereka punya kualitas jika diberdayakan dengan baik namun harus menjadi korban politik terhadap 13 pejabat tersebut.
Seperti dialami Faisal Kabid kebersihan di lingkup Dinas lingkungan hidup daerah (DLHD) kota Parepare menjadi korban atas 29 tenaga honorer yang gajinya tidak diberikan selama 9 bulan yang berujung penyegelan kantor.
Faisal yang dikenal sosial dan baik kepada 29 tenaga honorer kebersihan itu harus Dinonjobkan demi nasibnya 29 orang yang harus gajian. Bahkan ia pasrah asalkan mereka gajinya terbayarkan.
Selain Faisal, kata Syawal, H Risal T mantan ajudan almarhum Zain Katoe harus menjadi korban ketidaksukaan kepada atasannya. Namun dirinya pasrah menerima Reziko selaku anak buah.
Selain Faisal dan Rizal juga dialami yang sama seperti Julius upa, A.undu, A.hartati
Adriani sp, A.hamsah Kalla, Hj.Hasnawati
Hj.Nikma, Hj.Ratna. Syarifuddin, Hj.Haryani
dan Hj.sumarni.
Syawal menegaskan bahwa mestinya seorang pemimpin bijak dalam mengambil keputusan bukan suka atau tidak suka (like or dislike) harus menjadi contoh yang baik sebagai pimpinan.
Walikota Parepare, Taufan Pawe sebelumnya menjelaskan kepada insan pers belum lama ini di warkop teras Empang bahwa jabatan itu bukan hak tetapi penilaian dari atasan.
“Jadi jabatan itu bukan hak tapi penilaian,”tuturnya. (Smr)
About the Author
