PAREPARE, TIME BERITA.COM –– Organisasi Masyarakat (Ormas) pembela kesatuan tanah air indonesia bersatu (PEKAT IB) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Parepare mencekam Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare atas pendampingan yang dilakukan terhadap pelaku pengeroyokan di Pasar Lakessi. Hal itu dikatakan Ketua DPD PEKAT IB Kota Parepare Hj Nurtiati Syam, Jumat (17/07/2020).
Dia mengatakan, kasus pemukulan yang terjadi di Pasar Lakessi beberapa hari yang lalu sudah ditangani pihak kepolisian.
“Tapi timbul pertanyaan apa kapasitas pelaku (terlapor red) sehingga pemerintah melakukan pendampingan,”katanya.
Dia menambahkan, jika pemerintah ingin melakukan pendampingan hukum terhadap warganya, itu sah saja.
“Kalau pemerintah mau mendampingi warganya, silahkan. Tapi harus adil tidak boleh dibeda-bedakan,”katanya.
Sementara itu, Kabag Hukum Pemerintah Kota Parepare Hj Fatma mengaku melakukan pendampingan terhadap Muslimin (Terlapor Red) karena statusnya sebagai tenaga honorer.
“Ia. kami ke Mapolres itu untuk mendampingi Muslimin sebagai tenaga yang dipekerjakan pemerintah. Tapi saya tidak tau di ber-SK Dinas Peridag atau Perhubungan. Silahkan hubungi Asisten II karena beliau lebih tau,”katanya.
Dia menambahkan, Pihaknya ke Mapolres beberapa waktu untuk konsultasi dengan Kapolres Parepare terkait kejadian di Pasar Lakessi.
“Kami konsultasi dengan bapak Kapolres terkait sejumlah kejadian di Pasar Lakesi, termasuk kasus Muslimin,”akuhnya.
Secara terpisah Asisten II Pemkot Parepare Suryani mengatakan, pihaknya mengetahui kejadian di Pasar Lakessi dari Kepala UPTD Pasar.
“Kalau terkait kejadian di Pasar Lakessi yang saya tahu dari Kepala UPTD Pasar sudah dilakukan pelaporan di Polres
Nanti saya komunikasi dengan UPTD Pasar, apakah sudah di panggil untuk memenuhi pelaporan atau belum,”singkatnya.
Ditanya apa kapasitas Muslimin (Terlapor Red) sehingga pemerintah melakukan pemdampingan?
Asisten II Pemkot Parepare tidak memberi keterangan. (tim)
About the Author
