PAREPARE, timeberita.com – Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Parepare, Abdul Razak Arsyad, menyayangkan pernyataan kontroversial Wali Kota Parepare yang belakangan memicu kegaduhan, khususnya di kalangan insan pers. Razak menegaskan, seorang kepala daerah haruslah seorang pemimpin yang cerdas dan dewasa, bukan penguasa yang alergi terhadap kritik.
Hal ini merespons pernyataan Wali Kota yang dinilai tidak etis dan berbau provokatif. “Kalau tidak mau dikritik, jangan jadi pemimpin atau Wali Kota. Itu risikonya. Lebih baik jadi pengusaha agar lebih aman,” ujar Arsyad menirukan pernyataan yang dilontarkan Wali Kota.
Menurut Razak, pernyataan semacam itu jelas mencederai etika seorang pemimpin. “Wali Kota adalah kepala daerah yang ucapannya didengar masyarakat. Mengeluarkan kata-kata yang tidak etis dan provokatif bukanlah ciri seorang pemimpin, melainkan gaya penguasa,” tegasnya.
Akar Masalah: Ketidakadilan Anggaran Media
Lebih jauh, Razak membongkar akar permasalahan yang sebenarnya, yakni adanya praktik ketidakadilan dalam pengelolaan anggaran kerjasama media dan pemerintah daerah. Ia menyoroti sistem klasterisasi yang dinilai tidak objektif dan cenderung menguntungkan kelompok media tertentu.
”Ironisnya, terdapat disparitas yang sangat mencolok. Tim media yang berafiliasi dengan Wali Kota mendapatkan alokasi anggaran hingga Rp5 juta per bulan, sementara media independen lainnya hanya dijatah Rp1 juta. Ini jelas mencederai rasa keadilan,” ungkapnya.
Razak mengingatkan bahwa anggaran kerjasama media adalah uang rakyat yang bersumber dari pajak, bukan uang pribadi untuk dibagi-bagi ke kelompok tertentu. “Sebaiknya hapus saja sistem kontrak halaman berklaster seperti ini jika penerapannya tidak adil,” tambahnya.
Belajar dari Era Sebelumnya
Razak juga membandingkan kebijakan ini dengan era kepemimpinan sebelumnya yang dinilai lebih profesional. “Dulu di era Pak Taufan Pawe, perlakuan terhadap rekan-rekan media sangat adil dan merata tanpa membedakan afiliasi. Beliau memiliki tim media, tetapi tidak pernah mencampuri urusan anggaran media secara sepihak,” kenangnya.
Desak Wali Kota Dewasa Hadapi Kritik
Menanggapi sikap Wali Kota yang cenderung defensif dan ‘panas’ saat menghadapi kritik kinerja, Arsyad mengingatkan mekanisme penegakan kode etik jurnalistik yang sudah ada.
”Jika merasa pemberitaan tidak sesuai fakta, jangan marah atau melontarkan pernyataan emosional. Gunakan jalur profesional. Silakan sampaikan hak jawab, atau laporkan ke Dewan Pers melalui organisasi media seperti PWI, AJI, atau SMSI. Itu cara beradab,” tandasnya.
Menutup pernyataannya, SMSI Parepare mendesak Wali Kota untuk segera memperbaiki komunikasi dan menghapus sekat ‘tim media pribadi’.
”Media adalah pilar keempat demokrasi, bukan alat kekuasaan. Perbaiki niat, berpikir positif, dan jaga lisan agar tidak menyinggung insan pers. Parepare butuh pemimpin yang merangkul, bukan yang memukul,” pungkas Arsyad. (*)
About the Author
