MAKASSAR, TIME BERITA.COM — Lima kepala daerah di wilayah Sulawesi Selatan ikut penandatanganan surat keputusan (SK) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Selasa (01/12/2020).
Kegiatan itu dirangkaikan dengan launcing program BI perwakilan Sulawesi Selatan yang dihadiri Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah, Kepala Perwakilan Wilayah BI Sulsel dan sejumlah kepala daerah.
Salah satunya, Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe yang didampingi Sekda Kota Parepare, Iwan Asaad, Kadisporapar, Amarun
Agung Hamka, Kepala BKD, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Sosial, serta beberapa pejabat Lingkup Kota Parepare.
Pada kesempatan itu, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan peraturan tentang pedoman implementasi Quick Response (QR) Code Indonesian Standard (QRIS).
QRIS merupakan standarisasi pembayaran QR Code. Dengan ini, pembeli bisa melakukan pembayaran ke penjual (merchant) melalui
bank atau penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) apapun yang sudah terdaftar di QRIS Bank Indonesia (BI).
Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Nurdin Abdullah mengatakan, penanda tanganan bersama ini tidak lain untuk meningkatkan
efektivitas keuangan di Sulsel.
“Dengan sistem digitalisasi keuangan ini, kemudian diharapkan mampu membawa sulsel menjadi provinsi yang bersih dari segala hal
yang memungkin terjadinya kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Serta bagaimana kita mengurangi transaksi tunai yang bisa
berdampak dalam segala hal,”katanya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah banyak melakukan interaksi keuangan melalui sistem digitalisasi. Bahkan, semua biaya
perjalanan dan kegiatan lainnya dilakukan melalui digitalisasi.
“Saat ini kita tengah menuju ke sistem digitalisasi secara utuh, bahkan kita juga sudah mulai melakukan sistem pembayaran keuangan mulai gaji, tunjangan dan perjalanan itu dibayarkan melalui sistem transfer,”jelasnya.
Pihaknya, megapresiasi kepada lima pemerintah daerah yang telah bekerja dengan cepat dan tanggap untuk merespon sistem tersebut.
“Kita harapkan bukan hanya dilakukan di Kota Parepare, Makassar, Gowa, Maros dan Barru, tapi kedepannya kita harapkan 24 Kabupaten Kota di Sulsel siap menghadapi sistem tersebut. Dan bisa digunakan di masing-masing daerah, menuju Sulsel clean and clear,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe SH MH mengatakan, Adanya sistem pembayaran digital, ini kemudian
menjadi inovasi ditengah Pandemi Covid-19. Selain itu, bagaimana mewujudkan transaksi keuangan yang lebih terbuka dan tepat sasaran.
“Era yang ada saat ini, maka semua pihak harus siap. Dan saya fikir dengan sikap yang sigap oleh BI menghadirkan transaksi keuangan
digital adalah sebuah fenomena baik, sehingga kedepannya sistem keuangan kita bisa lebih terbuka dan tergambarkan secara
jelas,”katanya.
Menurutnya,Pemerinta Kota Parepare tengah berinovasi untuk menghadirkan layanan keuangan dengan sistem digitalisasi.
“Kita saat ini tengah mulai menggarap hal tersebut, bahkan saat ini Kota Parepare khusus segala pencairan keuangan dilakukan dengan sistem transfer, baik antara pemerintah dan rekanan, maupun pemerintah dengan pegawai dan non Pegawai di Kota
Parepare,”tutupnya.(Rls)
About the Author
