PANGKEP, TIME BERITA.COM — Kejaksaan Negeri Pangkep menilai adanya peerbuatan melawan hukum pada pengalihan anggaran Covid19 untuk korban Banjir Masamba. Hal itu dkatakan Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Pangkep Andri Zulfikar,Rabu (29/07/2020)
Pengalihan bantuan covid-19 ke korban banjir bandang di Luwu Utara dilakukan dalam bentuk paket sembako sebanyak 1,7 ton dari gudang BPBD.
“Kami dari pihak Kejaksaan tidak pernah terlibat dalam konsultasi penggunaan bantuan. Padahal Kejaksaan ini merupakan bagian dari Tim Pendamping,” ujar Andri.
Dia mengaku pihaknya tidak pernah dilibatkan pada penggunaan dana sebagaimana posisinya sebagai Tim Pendamping.
“Pengalihan anggaran yang dilakukan BPBD merupakan pelanggaran fatal. Ironisnya nanti kasus ini bermasalah baru kita dimintai bantuan. Tidak ada alasan yang mendukung pengalihan anggaran ini sehingga hal ini sangat berpotensi sebagai bentuk pelanggaran hukum,” terangnya.
Dia menambahkan, pihaknya sudah memanggil untuk diperiksa empat orang terkait masalah tersebut.
“Kami sudah periksa Kepala Dinas Ketahanan Pangan, PPK Ketahanan Pangan, Kepala Bidang BPBD dan PPK-nya,” beber Andri.
Menurutnya, pihak BPBD diwarning untuk melakukan penggantian barang yang sudah disumbangkan kepada korban banjir di Masamba.
“Kami sudah warning pihak BPBD hingga hari Minggu dan apabila sampai hari itu tidak ada proses menggantikan barang yang telah didistribusikan ke Lutra. Maka surat penyelidikan akan kami terbitkan. Pokoknya paket bantuan untuk covid itu secepatnya dikembalikan,” tandasnya.( Udi)
About the Author
