Selasa 11Mei 2021, Jaksa Agung RI Dr. Burhanuddin, SH. MH. melaksanakan kunjungan kerja virtual keempat tahun 2021 secara virtual dari ruang kerja Jaksa Agung di Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kebayoran Baru Jakarta.
Hadir dalam kunjungan kerja virtual ini yaitu Wakil Jaksa Agung RI Setia Untung Arimuladi, SH. M.Hum., Para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Para Staf Ahli Jaksa Agung RI, Para Pejabat Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Kejaksaan Agung, beserta Para Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia beserta jajarannya, para atase / perwakilan Kejaksaan di luar negeri dari ruang kerja atau dari kantor masing-masing.
Maksud dan tujuan kunjungan kerja virtual ini guna memastikan arahan yang telah disampaikan pada kunjungan kerja sebelumnya dan tindak lanjut serta pelaksanaan berbagai kebijakan yang telah diterbitkan, baik dalam bentuk Surat Jaksa Agung, Surat Edaran,Instruksi, Keputusan, Peraturan Kejaksaan maupun Pedoman yangharus diperhatikan, dicermati dan dilaksanakan.
Jaksa Agung RI menyampaikan bahwa umat Muslim di Indonesia akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 H, dimana dalammerayakannya terdapat budaya untuk saling bermaaf-maafandan saling mengunjungi satu sama lain serta adanya tradisi mudikuntuk bersilahturahmi. Hal tersebut merupakan budaya yangdiwariskan oleh para leluhur kita, namun sangat disayangkan untuk kedua kalinya, Hari Raya Idul Fitri akan dirayakandengan cara yang istimewa karena adanya“ larangan mudik ”.Ketentuan ini hendaknya dipahami bersama,demi menjaga keselamatandan kesehatan keluarga yang disayangi mengingat hingga kini negara Indonesia bahkan di dunia masih diliputi pandemi Covid-19.
Oleh karena itu, guna menekan, mencegah dan memutus matarantai penyebaran dan penularan Covid-19, pemerintah telahmengeluarkan larangan mudik sebagaimana tertuang dalamSurat Edaran Satuan Tugas Penangan Covid-19 Nomor 13tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H dan UpayaPengendalian Penyerbaran Corona Virus Disease 2019 selamaBulan Suci Ramadhan 1442 H. Selaras dengan kebijakanpemerintah tersebut, Jaksa Agung RI juga telahmengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 2021 dan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021yang mengatur pembatasan kegiatan berpergian keluar daerah,mudik dan/atau cuti pegawai serta pembatasan kegiatan diLingkungan Kejaksaan Republik Indonesia selama BulanRamadhan dan Libur Hari Raya Idul Fitri 1442 H yang mengaturlarangan mengadakan kegiatan buka puasa bersama danmenyelenggarakan kegiatan open house.
Kebijakan tersebut merupakan sebuah upaya untukmendukung program Pemerintah guna menekan penularan danpenyebaran Covid-19 dan guna menjaga tren menurunnya kasusaktif di Indonesia dalam dua bulan terakhir ini. Oleh karena itu, harus menjaga momentum yang sangat baik ini dan Jaksa Agung RI mengingatkan untuk disiplin mematuhi ketentuan tersebut.
Jaksa Agung RI mengingatkan seluruh jajaran untuk disiplin mematuhiketentuan tersebut, sebab Kejaksaan RI adalah aparat negara dan aparat hukum,sehingga sudah selayaknya dijadikan contoh bagimasyarakat dalam upaya pengendalian dan upaya mengatasipandemi Covid-19 ini. “ Jangan mudik !Tetap tinggal ditempatpenugasan saudara! Hindari kegiatan Buka Puasa Bersama dan Kegiatan Open House!”Untuk itu, para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, diminta untuk memastikan seluruh personilnya tidak melakukanperjalanan keluar kota selain kepentingan dinas.
Oleh karena itu, Jaksa Agung RI meminta kesadaran seluruh jajaran untuk dapat memastikan upaya pencegahan berjalan denganbaik yaitu dengan menahan diri tidak pulang kampung, menahandiri tidak meninggalkan tempat tugas. Untuk itu mari salingbahu membahu untuk memutus mata rantai penyebaran danpenularan Covid-19.
Selain itu, guna mencegah perilaku koruptif pada saat rangkaianperayaan hari besar keagamaan dan menjaga marwahinstitusi, Jaksa Agung RImenginstruksikan kepada seluruh jajaran KejaksaanRepublik Indonesia untuk menghilangkan kebiasan-kebiasanyang dapat mencoreng nama baik pribadi, keluarga daninstitusi yaitu dengan cara:
- menolak dan menghindari segala pemberian yang mengarahketindakan suap dan pemerasan (no bribery);
- menolak komisi atau tanda terima kasih baik dalam bentukuang maupun baranglainnya (no kickback);
- menolak dan/atau menghindari pemberian hadiah yangberkaitan dengan kewenangan serta bertentangan denganperaturan dan ketentuan baik dilakukan oleh pribadi pegawaimaupun yang melibatkan keluarga atau kolega (no gift);
- menolak dan menghindari fasilitas mewah yang berlebihan(no luxurious hospitality).
Jaksa Agung RI menegaskan kepada seluruh aparatur KejaksaanRepublik Indonesia jangan menyalahgunakan kewenangannya atau kedudukannya maupunmengajak, melibatkan ataupun menyuruh saudara, kolega dankerabat untuk meminta proyek atau fasilitas tertentu kepadaPemerintah Daerah di wilayah hukumnya.
Di samping itu, Jaksa Agung RImenyampaikan,“Kepada para Kepala KejaksaanTinggi, para Kejaksaan Negeri apabila ada yang mengaku teman saya, saudara saya, atau kerabat saya, atau yang mengatasnamakan Jaksa Agung, meminta proyek pada PemerintahDaerah atau Instansi lain jangan di percaya karena itu adalahpembohongan dan saya tidak akan mentolerir perbuatantersebut, hal ini agar disampaikan pada pimpinan unit kerjadi Pemerintah daerah atau unit kerja Pusat yang ada didaerah,agar menolak permintaan tersebut, bila perlu tangkap. Ini perintah saya”.
Guna menutup potensi-potensi tersebut, Jaksa Agung RI menginstruksikankepada jajaran Satgas 53 untuk melaksanakan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan, penyalahgunaankewenangan ataupun perbuatan tercela lainnya yang dipandangakan merusak citra dan wibawa Kejaksaan Republik Indonesia.
Berkenaan penggunaan sosial media, Jaksa Agung RI mengingatkan untuk mengunakanmedia sosial secara baik agar tetap mengedepankankedewasaan dan etika, hal ini dikarenakan media sosialmerupakan dunia tanpa batas, sehingga konten yangdipostingdapat dilihat oleh orang banyak, dan untuk itu hindari memposting hal-hal yang memamerkan kemewahan atau gaya hidup hedonis,menyinggung SARA, menyerang pribadi orang lain dan hal-halyang tidak bermanfaat lainnya. Teknologi dalam hal ini harusmenjadi instrumen yang bermanfaat bagi segenap aparat dankeluarga Kejaksaan RI.
Terkait dengan hibah, Jaksa Agung RImengingatkan untuk mempedomani Surat Jaksa Agung Republik IndonesiaNomor: B-138/A/Cr.1/09/2011 tanggal 21 September 2011 perihal Hibah Dari PenerimaanDaerah yaitu mengenai larangan menerima hibah bentuk uang dan mematuhi aturan tersebut masih efektif berlaku, sebab akan sangat berpengaruh dengan laporanpertanggungjawaban keuangan instansi Kejaksaan RI. Akuntabilitas pengelolaan keuangan saudara berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (opini BPK). Pertahankan opini WTP yangtelah diraih.
Kepada seluruh Insan Adhyaksa, Jaksa Agung RI meminta seluruh jajaran untuk memberikandukungan penuh terhadap pencalonan Jaksa Agung ke-4 R.Soeprapto sebagai Pahlawan Nasional atas kontribusinya yang luar biasa selama sebagai seorang Jaksa Agung RI. Selain itu, seluruh jajaran Kejaksaan RI patut meneladaninilai-nilai keteladananJaksa Agung ke-4 R.Soeprapto yaitu kejujuran, keteguhan,kesederhanaan dan keberanian serta kesempurnaan dalambertugas, beliau merupakan cerminan pribadi yang berlandaskanTri Krama Adhyaksa yang telah mewarnai penegakan hukum diIndonesia, kiprah beliau sebagai Jaksa Agung telah memberikanwarna tersendiri.
Jaksa Agung RI tidak ingin ketokohan, keteladanan serta jasa-jasa Jaksa Agung ke-4 R.Soepraptodilupakan oleh bangsa ini, bahkan para jaksa mudapun sepertinya tidak mengetahui kiprah beliau. Oleh karena itu sebagai Jaksa Agung RI, saya merasa bertanggungjawab untukmengenalkan dan menanamkan kembali nilai-nilai yang beliautinggalkan kepada seluruh Jaksa muda sebagai generasi penerusdi institusi ini. Jaksa Agung RIberharap dengan menjadikan beliau sebagaipahlawan nasional sehingga dapat dijadikan sebagai role modelseorang tokoh jaksa ideal yang dapat ditiru dan diikuti sikapperilakunya dalam meniti karier sebagai seorang jaksa.
Oleh karena itu, Jaksa Agung RI mengusulkan kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI untuk membuat materi bahan ajar diklat terkait dengan sejarahdan wawasan Kejaksaan, sehingga para Insan Adhyaksa Mudamengetahui dimana ia bekerja dan bagaimana sepatutnya ia bersikap dalam melaksanakan tugasnya yang berlandaskandoktrin Tri Krama Adhyaksa.
Jaksa Agung RI memerintahkan jajaran intelijen untuk mengoptimalkanfungsi deteksi dini, hal ini dikarenakan adanya peningkatan ekskalasi aktivitas tindakan teror baik yang mengatasnamakanagama maupun tindak sparatisme yang merebak akhir-akhir ini,gunakan semua sumber daya guna memperkirakan segalapotensi AGHT yang ada, sampaikan informasi sekecil apapunkepada pimpinan karena hal tersebut bermanfaat dalammenentukan langkah pimpinan selanjutnya
Selain itu, agar setiap jajaran intelijen melakukan pemetaanterhadap pemberitaan di media massa dan sosial media terhadapberita hoax maupun fake news yang mendiskreditkan danmenurunkan citra Kejaksaan;
Jaksa Agung RI juga meminta untuk mengiatkan fungsi PAKEM secara intensif gunakan kewenangandi bidang pengawasan aliran kepercayaan yang dimilikidengan cara turun langsung ke lapangan, cermati setiap aktivitasyang berpotensi mengandung paham radikalisme serta jalinkomunikasi secara intesif dengan para tokoh lintas agama.Pastikan setiap kegiatan aliran kepercayaan tersebut tidak disisipipemahaman terorisme dan radikalisme yang dapatmembahayakan ketertiban dan keamanan;
Mengenai penanganan perkara Pelanggaran Protokol Kesehatankhususnya yang berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi diBandara Kualanamu di Deli Serdang dan Bandara SoekarnoHatta serta tidak menutup kemungkinan terjadi di daerah lain,guna melindungi keselamatan masyarakat serta untukmenimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana, Jaksa Agung RI memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utaradan Kejaksaan Tinggi Banten untuk memberikan atensi penuh dalam melakukan penanganan perkara secara cermat,profesional dan terukur serta menerapkan tuntutan maksimal.
Selanjutnya terkait penanganan perkara di bidang tindak pidanakhusus, Jaksa Agung RI menekankan untuk dioptimalisasi bukan ditargetkan, sehingga dalam hal ini lebih ditekankan kualitas penanganan,jangan mengangkat kasus dengan serampangan. Jaksa Agung RI berharap di bidang pidana khusus ada Standar Operasional Prosedur(SOP) tentang batasanwaktu lamanya masa penanganan penyidikan sehinggadiharapkan setiap perkara yang akan dinaikan ke tahappenyidikan benar-benar telah diperhitungkan kecukupan alatbuktinya, dengan demikian kualitas penanganan perkara dapatditingkatkan dan potensi perkara mangkrak dapat dihindari. Ingat,kualitas penanganan perkara juga dinilai dari kecepatanpenanganan perkara.
Jaksa Agung RI akan minta pertanggung jawabanprofesionalitas para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negerisebagai jaksa dalam setiap penyelesaianperkarauntuk melakukanpenyelidikan dan peyidikan secara optimal, profesional danproporsional.
Mengakhiri arahannya, Jaksa Agung RI meminta kepada para pimpinan satuan kerja untuk melaporkan segera pelaksanaan arahan ini secara berkala dan berjenjang melalui Jaksa Agung Muda terkait, begitu juga jika terdapat hambatan dalam menangani suatu perkara agar segera berkoordinasi secara berjenjang, serta berharap para Jaksa Agung Muda dapat sekaligus memonitor pelaksaanannya. (red)
About the Author
