PAREPARE, TIME BERITA.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parepare melalui Komisi II menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pengelola Waterboom dan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata serta kepala Bagian Keuangan Daerah, Senin (31/08/2020)
RDP itu dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kamaluddin Kadir. Hadir pula Kepala BKD Jamaluddin Achmad, Kepala Disporapar Amarun Agung Hamka, dan pengelola Waterboom Supomo.
Kamaluddin Kadir meminta kepada pengelola Waterboom untuk membuat standar Operasional Pelayanan (SOP) keselamatan pengunjung.
Dia mengaskan agar pengelola tidak main-main mengelola Waterboom.
“Jika pengelola tidak serius dalam mengelola Waterboom, maka kami meminta untuk diputus kontrak kerjasamanya dengan pihak pemerintah karena Waterboom aset daerah,”tegasnya.
Senada yang dikatakan Anggota Komisi III Suyuti, pihak pengelola diminta ketegasannya dalam menertibkan pengunjung.
“Jika tak mampu, kata dia, kontraknya diputus saja,”tegasnya.
Ditempat yang sama, Pengelola Waterboom Supomo mengaku, pihaknya tidak membuka Waterboom untuk umum.
Hanya TNI dan KONI yang diizinkan latihan. Tapi ada pengunjung anak-anak bersama orang tuanya yang bersikeras untuk masuk.
Dia juga mengakui, jika pihak belum memiliki SOP keselamatan pengunjung. Bahkan alat pendukung keselamatan belum lengkap.
“Yang ada hanya pelampung. Tapi untuk oksigen belum ada,”akuhnya. (Rls)
About the Author
