PAREPARE, timeberita.com — Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Parepare menjadi pembicaraan masyarakat dalam pelayanan mengurus sertifikat yang tidak sesuai harapan masyarakat sebagai zona bebas korupsi, ternyata hanya selogan namun faktanya berbeda dilapangan.
Sejumlah masyarakat yang mengurus sertifikat selalu pelayanan tidak memuaskan walaupun sudah memenuhi persyaratan dan membayar di loket dan maupun membayar diluar loket sebagai uang transpor atau uang pengukur ataupun uang rokok tetap tidak menyelesaikan masalah.
Padahal BPN ini menjadi sorotan diantara instansi yang ada di Parepare karena harus bertengkar atau ribut baru pihak BPN melayani setengah hati dan itupun tidak ada hasil selalu janji entah kapan sertifikat selesai sampai bertahun-tahun dengan alasan kurang lengkap dan itulah. BPN inilah sebenarnya diduga sarang pungli dan mestinya penegak hukum bertindak, kemana penegak hukum?
Inilah menjadi sorotan lembaga advokasi masyarakat Instute Kebijakan Rakyat (IKRA) kota Parepare saat mendatangi kantor BPN kota Parepare adanya masyarakat mengaduh ke IKRA untuk dibantu menyelesaikan masalahnya di BPN adanya oknum tenaga honorer bernama Ik yang tidak bersahabat kepada masyarakat melayani secara profesional.
Oknum ini bahkan apapun dia minta kepada masyarakat yang kebetulan diurus berkasnya tetap di berikan demi pelayanan cepat namun ternyata tidak, bahkan uang tanpa diberi kuitansi sudah diambil tetap pelayan tidak sesuai diharapkan,”di BPN ini selain banyak calo juga banyak dugaan pungli yang dilakukan oknum-oknum tenaga pengukuran tersebut,”jelas, Plt ketua IKRA kota Parepare, Nuzul Qadry kepada timeberita saat dikantor BPN Parepare.
Sudah dua juta dibayar masyarakat yang mau mengurus pemecahan sertifikat, justru oknum sengaja membuat gaduh dan embel-embel agar uang masyarakat bisa keluar, padahal persyaratan sudah dipenuhi dan tidak ada masalah kenapa justru oknum BPN sendiri buatkan masalah dengan alasan tumpah tindih, padahal itu pekerjaan oknum BPN sendiri untuk mendapat penghasilan diluar dari loket.
“tanah itu sudha jelas sertifikat kok bisa tumpah tindih obyeknya, berarti itu kesalahan BPN sendiri bukan masyarakat, apalagi oknum ini masih honore sudah berani melakukan kegaduhan apa lagi kalau sudah PNS, mestinya tenaga honore atau tenaga kontrak BPN lebih baik dipecat seperti itu karena sudah merusak sistem,”jelasnya.
Selain pengaduan ini, banyak masyarakat yang jadi korban, saat mengurus sertifikat, bahkan ada masalah pengumuman di media juga menjadi masalah padahal awalnya tidak masalah justru dipermasalahakan oleh BPN sendiri padahal masyarakat sudah melakukan kordinasi atau petunjuk namun tidak dilayani.
“saya harap birokrasi BPN harus direformasi karena BPN ini justru banyak bikin masalah soal tanah,”jelasnya.
Sementara timeberita.com mau konfirmasi dengan pihak BPN namun tidak ditanggapi, bahkan harus menunggu berjam-jam tanpa kepastian sehingga penulis tidak bisa tembus menemui pengambil kebijakan bahkan securty sudah menyampaikan ke bersangkutan namun tidak ada hasil,”saya sudah lapor pak tunggu saja panggilanya,”kata securtit bernama Safri, Selasa (30/3/2021) kemarin.(red)
About the Author
