PAREPARE, timeberita.com — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Parepare telah melakukan konsultasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian PUPR berkaitan dengan keluhan pengembang terhadap Perda RTH yang mensyaratkan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 20 persen di wilayah perumahan.
Ketua Bapemperda DPRD Parepare, Yasser Latief menjelaskan, konsultasi itu untuk membahas sejumlah Perda di Kota Parepare yang tidak relevan dengan aturan pusat. Utamanya, lanjut Yasser, yakni Perda Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikeluhkan pengembang perumahan.
“Perda RTH di Parepare ini sangat dikeluhkan pengembang. Makanya, kami ke Kemendagri dan Kementerian PUPR membahas Perda itu. Karena akan kami revisi,” ungkap YL -sapaanya-, Senin (31/05/2021).
Ketua Fraksi NasDem itu mengungkapkan, Perda RTH Parepare mengatur ketersediaan ruang terbuka hijau di perumahan sebanyak 20 persen. Sementara, kata dia, aturan itu tidak sesuai dengan aturan pusat.
Legislator NasDem itu menguraikan, yang tertuang dalam aturan komposisinya harus 70/30. Dalam arti, 70 persen untuk hunian perumahan. 30 persen untuk ketersediaan prasarana umum. Seperti jalan, selokan dan ruang terbuka hijau.
Dari 30 persen tersebut, sambung Yasser, ditetapkan Lima persen untuk RTH. itu pun, kata dia, bagi perumahan yang memiliki luas 25 hektare.
“Sehingga, hasil dari konsultasi kami disarankan Kementerian Dalam Negeri agar Perda yang tidak sesuai dengan aturan di atasnya, harus diubah. Harus disesuaikan dengan aturan di atasnya. Sebab berdasarkan undang-undang, Perda tidak boleh bertentangan aturan di atasnya,” papar Yasser.
Selain itu, Anggota Komisi III DPRD Parepare itu mengatakan, Bapemperda juga akan mengkaji sejumlah Perda.
“Kita akan kaji juga sejumlah Perda yang lain. Apakah sudah sesuai dengan undang-undang cipta kerja. Kalau tidak sesuai maka harus diubah,” imbuhnya.
Sebagai informasi, pada konsultasi turut hadir Wakil Ketua Bapemperda Yusuf Lapanna beserta anggota yakni Muliadi, Satriya, Apriyani Djamaluddin, Asmawati Zainuddin dan Indriasari Husni.
Bapemperda DPRD Parepare saat konsultasi di Kemendagri diterima oleh Sub Koordinator/Perancang Peraturan Perundang-undangan, Ramdhika Suryaswara.
Sementara, di Kementerian PUPR, diterima oleh Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Dwityo A. Soeranto.(Rls)
