PAREPARE, timeberita.com — Rapat dipimpin Kepala Bappeda Parepare selaku Wakil Ketua Tim Gugus Tugas KLA Parepare, Zulkarnaen Nasrun, didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Parepare selaku Sekretaris Gugus Tugas KLA Parepare, Jumadi, dan diikuti oleh SKPD anggota Gugus Tugas KLA, Fasilitator KLA, dan stakeholder terkait. Rabu (20/3/2024).
Zulkarnaen dalam rapat mengemukakan, wali kota Parepare memiliki komitmen sangat tinggi dalam mewujudkan kota layak anak, karena itu jajaran pemkot Parepare harus optimalkan dan memberikan dukungan penuh.
“Kita harus berkolaborasi, semua SKPD wajib mendukung kota layak anak. Saat ini ketua gugus tugas KLA yaitu Sekda. Itu karena pentingnya KLA sehingga ditingkatkan fungsinya harus diketuai oleh Sekda agar mudah mengkoordinir SKPD-SKPD,” kata Zulkarnaen.
Zulkarnaen menekankan, program KLA menuntut sinergitas pada semua pemangku kepentingan dengan prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Olehnya itu, upaya peningkatan kualitas harus terus menerus dilakukan oleh semua pihak sehingga kota layak anak tidak hanya sebatas simbol atau slogan tetapi tetap menekankan pada implementasi dalam rangka menyiapkan anak-anak sebagai generasi sehat, cerdas, dan berakhlak melalui perlindungan dan pemenuhan hak anak.
“Pemahaman yang merata sangat diharapkan dalam pencapaian tujuan pemenuhan hak anak dan evaluasi secara terus menerus, guna peningkatan kualitas. Oleh karena itu peran serta yang aktif dari Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Parepare sangat diharapkan,” harap Zulkarnaen.
Zulkarnaen mengungkapkan, Parepare yang sudah tiga tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan KLA Kategori Nindya dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, merupakan bukti kerja sama sinergitas seluruh komponen di Parepare.
Di tempat yang sama Jumadi juga menekankan pentingnya sinergitas dalam upaya memujudkan kota layak anak. Tim gugus tugas KLA berisikan semua unsur yang saling bersinergi. Masing-masing beranggotakan perangkat daerah yang terdiri dari lima klaster. Klaster 1 Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster 2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster 3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster 4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, dan Klaster 5 Perlindungan Khusus.
“Sinergitas dalam pelaksanaan lima klaster ini penting. Juga dokumen pendukung perlu perhatikan. Perlu juga strategi dan perhatian kelembagaan, kelurahan dan desa layak anak, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan anak,” kata Jumadi mengingatkan. (rls*)
About the Author
