PAREPARE, timeberita.com – Walaupun pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Parepare akan digelar pada 2024 mendatang, namun sejumlah nama sudah ramai dibicarakan untuk maju memperebutkan kursi nomor 1 di kota ini.
Satu hal akan menjadi beban bagi Walikota yang terpilih nantinya yakni utang pemerintah kota (Pemkot) Parepare. Beban keuangan daerah Kota Parepare saat ini mengalami devisit, karena banyaknya proyek yang belum dibayar, Jumat (21/04/2023)
Koordinator KPP, Uky mengatakan, Adanya beban keuangan daerah saat ini, tentunya menjadi ‘warning’ (Peringatan) bagi pemerintah kota (Pemkot) saat ini agar tetap berhati-hati dalam penggunaan anggaran.
Dia menjelaskan, Di tahun anggaran 2021 estimasi puluhan miliar proyek tidak terbayar dan menjadi beban APBD tahun 2022.
“Seharusnya pada pembahasan APBD tahun 2022 Pemkot dan DPRD mengurangi program dan kegiatan-kegiatan yang tidak urgen dan anggarannya digunakan untuk membayar proyek yang belum terbayar di tahun anggaran 2021,”katanya.
Namun, Pada kenyataannya kejadian proyek tidak terbayar terulang lagi di tahun anggaran 2022 dan lagi-lagi menjadi beban keuangan daerah.
“Karena terlalu dipaksakan menjalankan program dan kegiatan-kegiatan, walaupun diduga anggarannya tidak tersedia. Dengan demikian besar potensi dugaan DPRD berkonspirasi degan eksekutif,”katanya menduga.
Dan jika ini, tetap dipaksakan dan semua program dan kegiatan berjalan sama pada tahun 2021 dan tahun 2022, maka bisa dipastikan terulang lagi kejadian yang sama dan akan jadi beban di APBD tahun 2024 mendatang.
“Jika ini terjadi, maka Walikota Parepare mendatang harus siap menanggun utang Pemkot saat ini,”tutupnya.(*)
