PAREPARE – Pemerintah Kota Parepare melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Sub Kegiatan Pembangunan Triwulan I Tahun Anggaran 2024.
Monitoring dan Evaluasi (Monev) dibuka resmi Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare, Akbar Ali di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare, Jumat (5/4/2024).
Hadir dalam Monev, Sekda Parepare Muh Husni Syam, Staf Ahli, Asisten, para Kepala SKPD termasuk Kepala Bappeda Zulkarnaen Nasrun selaku pelaksana, jajaran pejabat terkait, para Camat dan Lurah hingga Direktur PAM Tirta Karajae.
Dalam Monev terungkap, capaian pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah pada triwulan I 2024, untuk capaian kinerja adalah 26,17%. Capaian ini lebih tinggi dibanding 2023 pada triwulan I yang hanya 25,23%.
Sementara realisasi keuangan mencapai Rp125 miliar atau sama dengan 13,20% dari total belanja daerah dalam APBD 2024. Realisasi ini lebih tinggi dibanding 2023 pada triwulan I yang hanya 12,85%.
Pj Wali Kota Parepare, Akbar Ali dalam kesempatan itu memberi atensi terhadap SKPD yang kinerjanya dinilai masih kurang.
Dia mendorong Kepala SKPD berimprovisasi dan berinisiatif khususnya untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jangan tunggu Juknis, harus inisiatif, itulah gunanya jadi kepala dinas. Karena saya saja Pj Wali Kota tidak memiliki Juknis. Saya hanya berpegangan pada Permendagri,” tegas Akbar Ali.
Sementara Kepala Bappeda Zulkarnaen dalam laporannya mengatakan, tujuan Monev ini untuk mengetahui progres pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Parepare yang dibiayai melalui APBD 2024.
“Tujuan lain adalah menemukan permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan hingga triwulan I, serta mencari solusi yang harus dilakukan untuk penyelesaian pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai target yang telah ditetapkan,” kata Zulkarnaen.
Adapun Perangkat Daerah atau SKPD dengan capaian kinerja fisik tertinggi pada triwulan I adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan capaian kinerja 36,67%, Dinas Perpustakaan 34,40%, dan Dinas Perhubungan 32,59%.
Sedangkan Perangkat Daerah dengan capaian kinerja terendah adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan capaian kinerja 19,20%, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 16,77%, dan Dinas Tenaga Kerja 7,61%.
Kemudian Perangkat Daerah dengan realisasi keuangan tertinggi adalah RSUD Andi Makkasau dengan realisasi keuangan 26,66%, Satuan Polisi Pamong Praja 20,66%, dan Sekretariat DPRD 18,03%.
Sedangkan Perangkat Daerah dengan realisasi keuangan terendah yakni Dinas Tenaga Kerja dengan realisasi keuangan 6,02%, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3,12%, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2,63%. (Adv)
About the Author
