MAKASSAR – Pemerintah Kota Parepare lolos ke penilaian tahap 2 ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024 Provinsi Sulawesi Selatan.
Pada tahap 2 ini, 13 Kabupaten Kota se-Sulsel yang dinyatakan lolos hasil penilaian tahap 1. Penilaian tahap 2 berupa presentasi dan wawancara di hadapan tim panelis yang disiapkan oleh Bappelitbangda Sulsel selaku penyelenggara penilaian PPD.
Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare, Akbar Ali hadir langsung memimpin pemaparan presentasi capaian-capaian pembangunan Parepare di hadapan tim panelis yang terdiri dari Dr Agussalim, Dr Sultan Suhab, Ahmad Jawwad, Rosniaty Azis di Hotel Ibis Styles, Makassar, Jumat, 23 Februari 2024.
Akbar Ali didampingi Kepala Bappeda Parepare, Zulkarnaen Nasrun dan jajaran Bappeda dalam menyampaikan presentasi tersebut.
Turut mendampingi Staf Khusus Parepare Iwan Asaad, dan Inovator Lancar HD Direktur RSUD Andi Makkasau, dr Hj Renny Anggraeny Sari yang diwakili oleh pelaksana inovasi Kepala Ruangan Hemodialisa RSUD Andi Makkasau.
Tim penilai menyebut Parepare menjadi salah satu nominasi terbaik Kabupaten Kota bersama 12 daerah lainnya yang lolos masuk penilaian PPD tahap 2 ini.
Akbar Ali dalam presentasinya antara lain memaparkan tentang pertumbuhan ekonomi khususnya terkait kinerja perekonomian Parepare yang mulai pulih pasca pandemi Covid-19. Hal itu ditandai dengan pertumbuhan ekonomi 2021 mencapai 4,77% dan kembali meningkat pada 2022 menjadi 5,93%.
“Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 ditopang oleh sektor perdagangan besar dan eceran, sektor konstruksi, real Estate, administrasi pemerintahan, dan sektor jasa keuangan. Tingkat pertumbuhan Kota Parepare pada tahun 2022 lebih tinggi dibanding Provinsi Sulsel yang mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,09% dan juga lebih tinggi dibanding nasional yang hanya 5,31%,” papar Akbar Ali.
Pada 2023, angka pertumbuhan ekonomi belum dirilis namun ditargetkan Parepare mencapai 6,00%.
Akbar Ali juga mengulas PDRB per kapita Parepare mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 2021 sebesar Rp51,18 juta, meningkat pada 2022 menjadi Rp56,16 juta. Sedangkan angka PDRB per kapita
2023 ditargetkan Rp59,61 juta.
Sementara tingkat kemiskinan di Parepare, Akbar Ali mengungkapkan, pada 2021 sebesar 5,40%, namun pada 2022 menjadi 5,41%. Namun tingkat kemiskinan Parepare pada 2023 kembali berkurang menjadi 5,34%.
“Keberhasilan Pemerintah Kota Parepare dalam mengintegrasikan seluruh program-program penanggulangan kemiskinan yang tersebar di berbagai perangkat daerah menjadi faktor utama dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Di samping itu, kinerja TPID yang berhasil mengendalikan inflasi menyebabkan harga kebutuhan pokok cenderung stabil sehingga meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah,” ulas Akbar Ali.
Ulasan lainnya tentang indeks kepuasan masyarakat dan tingkat kepatuhan
pelayanan publik di Parepare. Akbar Ali mengemukakan, Pemerintah Kota Parepare berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. Indeks kepuasan masyarakat pada 2021 sebesar 76,75 dan meningkat pada 2022 menjadi 79,76.
“Dan tingkat kepatuhan pelayanan publik sebesar 84,46 dengan kategori B atau Opini Kualitas
Tinggi,” ungkap Akbar Ali.
Keunggulan Parepare lainnya yang diulas Akbar Ali adalah tentang inovasi daerah. Prioritas pembangunan Parepare dalam RKPD 2023 adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan tujuan dan sasaran memberikan pelayanan prima dan profesional, serta mengoptimalkan pemenuhan hak dasar masyarakat dan meningkatnya pelayanan publik.
“Salah satu inovasi andalan Parepare adalah Inovasi Lancar HD atau Layanan Antar Jemput Cuci Darah Hemodialisia. Inovasi ini adalah layanan antar jemput masyarakat Kota Parepare yang menjalani hemodialisis di RSUD Andi Makkasau secara gratis serta melakukan edukasi ke pasien dan keluarga pasien. Inovasi Lancar HD merupakan transformasi pelayanan publik yang mendukung prioritas pembangunan daerah dan nasional dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di bidang kesehatan,” terang Akbar Ali.
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Politik Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri ini menekankan, input inovasi Lancar HD ada regulasi, alokasi anggaran, sumber daya manusia, stakeholder, serta sarana dan prasarana.
Output inovasi Lancar HD yakni pada 2023 jumlah pasien sebanyak 27 orang mendapat pelayanan 2.592 layanan selama setahun.
Outcome inovasi Lancar HD adalah pasien mendapatkan pelayanan hemodialisa sesuai standar pelayanan kualitas tinggi selama 5 jam per pasien.
“Dampak inovasi dapat diukur dengan nilai indeks kepuasan masyarakat semakin meningkat, tingkat kepatuhan pelayanan publik terus meningkat, dan angka harapan hidup masyarakat Parepare semakin meningkat,” tandas Akbar Ali.
About the Author
