PAREPARE, TIME BERITA — Sekretaris LSM IKRA kota Parepare, Syawal menyayangkan ketidak pedulian pemerintah dalam mengatasi sampah yang berserakan dimana-mana.
Wajar saja Parepare bukan lagi dijuluki kota sehat atau kota Adipura, tapi sekarang masyarakat juluki kota sampah atau kota jorok.
Itu disebabkan karena Pemerintah kota Parepare melalui Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Parepare tidak membayar gaji 29 tenaga honorer selama bulan April hingga Desember 2019 atau 9 bulan.
Sehingga para tenaga kebersihan melakukan mogok kerja dengan menyegel kantor DLHD yang terletak di jalan Ahmad Yani selama satu Minggu lebih, sampah yang tidak diangkut itu menjadi busuk di pinggir jalan di seluruh kota Parepare.
Hingga sekarang ini petugas kebersihan belum bekerja tanpa ada kejelasan dari pemerintah kota Parepare yang di nahkodai H.M Taufan Pawe.
“Kami sesalkan Pemkot tidak peduli pada nasib 29 tenaga kebersihan yang berdampak kota ini menjadi jorok dan bau akibat sampah tidak diangkut oleh pihak tenaga kebersihan,”sesalnya.
Ketua komisi III DPRD Parepare, Rudy Najamuddin, sudah memanggil pihak dinas terkait termasuk inspektorat dan sekda mengenai persoalan kecil seperti ini tidak bisa atasi yang menjadi viral sehingga Parepare tidak layak lagi dapat Adipura.
Pemanggilan para SKPD terkait ini untuk bertanggungjawab atas kelalaiannya yang tidak peduli terhadap nasib tenaga honor yang belum dibayarkan selama 9 bulan lamanya.
Walikota Parepare, Taufan Pawe, kata Rudy tidak lagi peduli pemkot terhadap tenaga honorer yang berlarut-larut bermasalah selama 9 bulan,”pemkot punya tagline kita peduli Parepare maju tapi buktinya hanya sekecil soal sampah saja tidak dipedulikan, wajar mereka mogok kerja karena tidak ada kepedulian membayar hak mereka, jika Pemkot tidak bayar maka konsekuensinya adalah interplasi,”tegas legislator PPP ini.
Rudy mengatakan bahwa nanti di lihat janji Pemkot mau bayar hari Selasa 17 Desember tahun ini, jika tidak maka dewan akan melakukan hak interpelasi.
Terpisah, Plt Kadis LHD Parepare, Samsuddin Taha berjanji akan membayarkan para tenaga honorer rencana pekan ini.
“Jadi SK sudah ada dibuatkan tinggal
permintaan untuk pembayaran gaji mereka sudah ditandatangani pak kepala badan keuangan, dan Senin siang akan ditransfer ke rekening masing masing,”janji Samsuddin Taha saat dihubungi via WhatsApp.
Sementara mahasiswa mengatasnamakan HIPMI Pare merilis informasi kepada masyarakat, LSM dan ormas agar mendatangi rumah jabatan walikota untuk segera mencopot pejabat DLHD yang tidak peduli nasib 29 tenaga honorer kebersihan yang belum dibayarkan haknya.
Adanya pernyataan Samsuddin Taha selaku Plt Kadis LHD di media bahwa itu adalah kekeliruannya atau kesalahannya sehingga tidak dibayarkan tenaga Kebersihan membuat HIPMI Pare minta kepada walikota copot jabatannya.
Sebelnya, organisasi masyarakat, PEKAT kota Parepare melakukan aksi kumpul koin untuk diberikan kepada para tenaga honorer kebersihan yang belum dibayarkan oleh Pemkot.
Ketua PEKAT Parepare, Nurtiyati Sjam, telah turun tangan bersama anggota PEKAT untuk membuat kotak aksi peduli 29 tenaga kebersihan,” kami sangat sesalkan Pemkot tidak peduli nasib 29 tenaga kebersihan yang belum terbayarkan gajinya selama 9 bulan atas kepedulian kami maka kami turun tangan mengatasi hal ini agar tidak berlarut dengan cara kumpul koin buat 29 tenaga kebersihan yang tidak dibayarkan gajinya,”jelasnya.
Menurut, ketua Forum Kota Hijau (FKH) Parepare, Baktiar Syarifuddin sangat menyesalkan adanya aksi mogok kerja dilakukan oleh tenaga kebersihan yang berdampak pada pengelolaan sampah tidak terurus.
“Saya sangat sesalkan ini terjadi,
Ini potret buram pengeloaan sampah kota parepare di akhir tahun.
Pemerintah kota harus segera melakukan penangan ekstra khusus un insiden ini, tdk boleh ada pembiaran berkepanjangan.”tegasnya. (Sam)
About the Author
