PAREPARE, timeberita.com – Penerapan sistem ganjil-genap dalam pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah SPBU Kota Parepare memicu gelombang kritik pedas. Kebijakan yang dianggap sebagai solusi darurat ini justru ditafsirkan sebagai sinyal kegagalan manajemen energi nasional yang berujung pada ketidakstabilan negara.

Salah satu Advokat Muda Parepare, Hasdar, S.H., M.H., menyatakan pandangan kerasnya kepada awak media. Menurutnya, pembatasan kuota beli BBM bukan sekadar masalah teknis distribusi, melainkan indikator bahwa penyaluran dari depot Pertamina sudah tidak normal.
“Aturan ganjil-genap ini adalah bukti nyata bahwa stok dan distribusi BBM dari pihak depot Pertamina sudah ‘sakit’. Dalam bahasa yang lebih kasar, ini menandakan negara kita sedang dalam kondisi tidak menentu atau bahkan menuju ambang kebangkrutan manajerial,” tegas Hasdar, Rabu (16/9/2026).
Peringatan Dini: Roda Ekonomi Bisa Lumpuh Total
Hasdar mendesak pemerintah pusat untuk segera turun tangan dan memperbaiki tata kelola pemerintahan yang dinilai sudah tidak sehat. Ia memperingatkan bahwa ketergantungan masyarakat terhadap BBM sangat tinggi, mulai dari travel , rental
,nelayan, petani, hingga pedagang kecil.
“Jika kebijakan ini terus dibiarkan tanpa solusi konkret, masyarakat akan semakin menderita. BBM adalah darah bagi perekonomian. Jika BBM habis atau dibatasi ketat, maka roda perekonomian di kota ini pasti lumpuh total,” jelasnya.
Ia memberikan ilustrasi mengerikan tentang dampak jangka panjang jika kelangkaan ini berlanjut. “Coba buktikan sendiri. Jika dalam satu minggu SPBU benar-benar kosong atau hanya melayani sebagian kecil warga, lihat apa yang terjadi. Nelayan tidak bisa melaut, petani tidak bisa mengolah lahan, dan distribusi barang terhenti, rental , travel yang terbatas.
Semua aktivitas produktif akan berhenti. Fenomena kelumpuhan ekonomi ini bukan lagi wacana, tapi ancaman nyata yang entah kapan puncaknya,” pungkas Hasdar dengan nada prihatin. (***)