PAREPARE, TIME BERITA.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parepare gelar rapat dengar pendapat (RDP) di Ruang Paripurna bahas sengketa lahan warga bersama Koalisi Peduli Pare (KPP) yang dihadiri sejumlah warga, Selasa (22/09/2020).
RDP itu dipimpin Ketua Komisi I Kaharuddin Kadir didampingi anggota Komisi I Ibrahim Suanda dan Kabag Hukum serta pihak BPN.
RDP itu berlangsung alot, saat di pertanyakan penyebab pemutusan (SPPT PBB) Surat Pemeberitahuan Pajak Terutan Pajak Bumi Bangunan warga diatas lahan yang dikelolahnya di wilayah Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung.
Disebutkan sekira 209 hektar lahan yang dikelolah oleh masyarakat setempat.
Di RDP tersebut, diakui pihak pemerintah telah membuat surat perjanjian dengan PT Sahab Bersaudara pada tahun 1996.
Ditempat yang sama La Kori salasatu pengelola lahan menyebutkan SPPT PBB yang dimiliki terbit sejak1995.
“Artinya, lahan itu sudah dikelola sebelum terbit surat perjanjian yang dimaksud. Dan dilakukan pemutusan penerbitan SPPT PBB secara sepihak tanpa ada penyampaian dari kedua bela pihak,”jelas La Kori.
Ditempat yang sama, Kaharuddin Kadir menyimpulkan rapat untuk merekomendasi dan mendesak pemerintah membentuk tim.
Dia mengatakan, masalah ini belum menemukan titik kejelasan, karena masing-masing pihak mempertahankan haknya.
“Kami akan menyurat ke pemerintah paling lambat Kamis 24 September mendatang. Ini kami simpulkan agar pemerintah membentuk tim untuk mentelesaikan masalah ini,”katanya.
Sementara Inisiator KPP Ruslan Nawir menambahkan, pihaknya hadir di RDP untuk mendampingi dan mengawal warga menyampaikan aspirasinya.
“Kami disini untuk mengawal dan mendampingi warga, karena kami sudah di kuasakan dari warga,”katanya.
Dia berharap, tim yang dibentuk oleh pemerintah nantinya dapat melibatkan KPP.
“Mudah-mudahan saja kami juga dilibatkan dalam tim bentukan pemerintah penyelesaian masalah lahan warga,”tutupnya. (Rls)
About the Author
