JAKARTA, TIME BERITA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Paripurna ke-15 atau rapat terakhir di Masa Persidangan III 2019-2020, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2020) petang.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel. Sebagian besar anggota DPR mengikuti rapur secara daring.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengaku kecewa dengan kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 selama kuartal I 2020.
“Saya prihatin dan sedih mengikuti rapat-rapat selama masa sidang kemarin. Sudahlah kesempatan berbicara terbatas karena rapat daring, mitra kerja dari pemerintah juga kurang sigap dan antisipatif dalam menjalankan program. Saya melihat kepanikan di sana sini,”tambahnya.
Oleh karena itu, dalam kwartal ke depan, ia berharap pemerintah lebih serius dan tidak ugal-ugalan dalam menerapkan kebijakan di tengah pandemi Covid-19.
“Jangan ada lagi kebijakan yang ugal-ugalan. Pemerintah harus benar-benar serius dalam membuat kebijakan karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak di tengah serangan pandemi Covid-19, ” terang Netty dalam keterangan tertulis, Selasa.
Menurut legislator dari Fraksi PKS ini, kebijakan pemerintah selama ini tidak konsisten dan selalu membuat gaduh masyarakat. Ia mencontohkan wacana pemerintah yang ingin melonggarkan PSBB.
“Banyak kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, seperti yang ingin melonggarkan PSBB, membuka akses transportasi antar kota dan membolehkan warga di bawah 45 tahun bekerja. Padahal curva pandemi Covid-19 masih terus meningkat yang menandakan kita belum aman untuk melonggarkan PSBB,” katanya.
Selain itu kebijakan aneh lainnya yang menjadi perhatian Netty adalah masalah Program Kartu Prakerja. Ia menilai program ini adalah program yang tidak adil ke sebagian pihak serta sia-sia.
“Kartu prakerja itu program aneh dan tidak berpihak ke masyarakat kecil yang tidak bisa mengakses internet, padahal itu semua menggunakan uang rakyat. Dampaknya pun tidak jelas buat menambah income masyarakat yang terdampak Covid-19. Coba tanya ke lulusan pra kerja, bisa langsung kerja-kah mereka sekarang? Ini program buang-buang anggaran di tengah negara kesulitan uang untuk menyelamatkan rakyat,” kata Netty.
Pemerintah dalam hal ini presiden, juga harus membuat skema bansos yang terkordinir dengan rapi. Netty meminta presiden turun mengorkestrasikan skema Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang telah direncanakan.
“Presiden harus turun mengorkestrasikan progran JPS agar bantuan dapat disalurkan dengan rapi dan merata. Jangan malah menimbulkan konflik di masyarakat karena data yang tidak valid dan jumlah bantuan yang tidak mencukupi kebutuhan,” terangnya.
Sebagai penutup Netty mengatakan bahwa di masa reses yang panjang ini (13 Mei -14 Juni 2020), dia dan seluruh anggota DPR RI akan turun ke daerah pemilihan masing-masing.
“Rakyat pasti bertanya pada kami sebagai wakilnya tentang sengkarut persoalan bansos, BPJS, Kartu Pra Kerja, pelonggaran PSBB, pelarangan mudik dan lainnya. Rakyat butuh penjelasan. Bismillah. Semoga saya dapat memberikan jawaban yang menenangkan rakyat, semoga saya dapat membantu meringankan beban hidup mereka semampu saya,” katanya. (sumber: Otonominews)
About the Author
