PAREPARE, timeberita.com — Askari Mengundurkan diri jadi lurah Bukit Indah kecamatan Soreang kota Parepare menjadi buah bibir masyarakat Parepare.
Pengunduran diri lurah Bukit Indah itu belum jelas apa motifnya, namun berbagai banyak dugaan muncul bahwa lurah Bukit Indah tidak cocok dengan camatnya atau sudah jenuh sering dimarahi oleh atasannya.
Namun pihak Redaksi timeberita.com mencari tau tentang alasan lurah Bukit Indah ini meninggalkan jabatannya disaat masyarakatnya butuh perhatian dan pelayanan disaat pandemi ini.
Nomor Handphone milik
Askari yang sering dihubungi oleh masyarakatnya ternyata tidak aktif lagi.”saya menghubungi nomor Handphone milik pak lurah Bukit Indah namun tidak ada jawabannya alias diluar jangkauan,”kata warga setempat.
Begitupula ketika penulis menghubungi Askari di nomor kartu halo-nya juga tidak aktif sehingga belum ada informasi terkait alasan mundurnya jadi lurah Bukit Indah tersebut.
Dihubungi terpisah, camat Soreang, Dede Harirustaman, membenarkan jika lurah Bukit Indah Mengundurkan diri dari jabatannya.
Alasan Dede menurutnya bahwa Askari mundur sesuai surat pengunduran dirinya karena sakit,”pak Askari mundur karena sakit,”jelasnya.
Ditanya mengenai adanya tidak harmonis antara lurah Bukit Indah (Askari) dengan camat Soreang (Dede), namun dibantah oleh Dede,”ah tidak benar itu, yang jelas alasannya hanya karena sakit sesuai suratnya,”kilahnya
Terpisah, Direktur LSM Institusi Kebijakan Rakyat (IKRA) kota Parepare, Nuzul Qadriy menyesalkan pengunduran diri lurah Bukit Indah yang masih dibutuhkan oleh warga setempat.
Pengunduran diri lurah Bukit Indah bukan alasan sakit diduga ada masalah lain yang tidak bisa dilakukan oleh lurah tersebut,”kalau masalah sakit kan tidak perlu mundur, saya rasa ada permasalahan lain yang tidak bisa terbebani lurah, dan bagi lurah harus jadi satria dong jangan asal mundur,”terangnya.
Lanjut Nuzul mengatakan bahwa Lembaga kami akan melakukan investigasi terkait pengunduran diri Askari jadi lurah Bukit Indah tersebut, ini menjadi preseden buruk bagi pemerintahan yang di nahkodai Taufan Pawe, “jadi ini karena adanya indikasi kegagalan sistem yang terjadi di wilayah pemerintahan Soreang terkait pelayanan masyarakat.”tutpnya. (smr)