PAREPARE — Wali Kota Parepare Tasming Hamid menghadiri rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daera (TPAKD) bersama sejumlah Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan, Senin 17 Maret 2025, di Kantor Gubernur Provinsi Sulsel.
Acara ini dirangkaikan Pengukuhan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Mochammad Muchlasin. Dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.
Rapat ini dalam rangka optimalisasi pelaksanan Program Kerja TPAKD Provinsi Sulsel Tahun 2025. Tujuannya untuk menyelaraskan dan mengevaluasi program kerja yang telah dan akan dilaksanakan, sinkronisasi program-program Provinsi Sulsel dan Program Kabupaten/Kota sehingga tercapai pemerintahan yang sehat.
Wali Kota Parepare Tasming Hamid mengatakan, rapat seperti ini sangat penting untuk menyamakan persepsi dan sinkronkan program. “Tentu ada kesamaan program yang kita miliki dengan pemerintah provinsi. Nah, program inilah yang kita perkuat, di samping tetap menjalankan program-program lainnya,” Kata Tasming.
Di samping itu dibicarakan juga pentingnya akses keuangan di daerah, kemudian arah strategis perluasan akses keuangan, dan program kerja TPAKD. Tujuannya tentu untuk menjalankan program-program yang ada, termasuk program dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah tingkat kabupaten/kota.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam arahannya agar pemanfaatan belanja pada sistem e-katalog yang saat ini berubah dari e-katalog V5 ke e-katalog V6 di mana sistem versi 6 ini belum lengkap agar masih tetap memakai e-katalog V5 bagi pejabat agar memudahkan dalam bertransaksi seperti belanja makan minum, serta dengan memperketat pengeluaran dengan melakukan efisiensi anggaran.
Andi Sudirman menyampaikan rapat koordinasi TPAKD ini menentukan pembangunan di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) dalam lima sampai 10 tahun ke depan. Sehingga, peran OJK sangat penting dalam memberikan edukasi, literasi, dan inklusi keuangan kepada masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulsel pada 2024 tumbuh sebesar 5,02 persen menguat jika dibandingkan tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Sulsel berada pada posisi ke-14 secara nasional,” imbuhnya.
TPAKD harus lebih optimal menjalankan program-program OJK untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan, Mochammad Muchlasin menyampaikan perkembangan sektor keuangan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Program TPKAD Tahun 2025 dalam pertumbuhan ekonomi Sulsel.
Perbankan berdasarkan kegiatan usaha masih didominasi jenis usaha konvensional dengan share aset, DPK, dan Kredit masing-masing sebesar 91,62 persen (Rp183,57 T), 91,18 persen (Rp122,84 T) dan 91,26 persen (Rp149,60 T).
Perkembangan sektor PVML di Provinsi Sulawesi Selatan posisi Desember 2024 menunjukkan kinerja positif untuk perusahaan pembiayaan, fintech P2P Lending dan pegadaian.
Namun terjadi kontraksi pada total pembiayaan modal ventura. Selain itu, perkembangan sektor PPDP juga mencatatkan pertumbuhan positif pada perusahaan penjaminan dan dana pensiun.
Di sisi lain terjadi pertumbuhan pada total premi dan penurunan total klaim asuransi umum, sedangkan pada asuransi jiwa terjadi penurunan pada total premi dan pertumbuhan pada total klaim.
Tingkat inklusi masyarakat terhadap produk pasar modal mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan tercermin dari jumlah SID di Sulsel yang tumbuh sebesar 25.68 persen dari total investor pasar modal tersebut. Terbanyak adalah investor reksa dana mencapai 382.599 SID.
Adapun nilai transaksi saham di Sulawesi Selatan sampai dengan Desember 2024 sabesar Rp22,64 triliun, nilai ini meningkat 17,76 persen jika dibandingkan periode yang sama pada 2023. (*)
