PAREPARE, timeberita.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare menggelar rapat paripurna dengan agenda penyerahan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) pemerintah kota (Pemkot) Parepare tahun anggaran 2022, Selasa (28/03/2023).
Rapat itu dipimpin Ketua DPRD Parepare, H Kaharuddin Kadir bersama Wakil Ketua M Rahmat Sjamsu Alam, dan dihadiri anggota dewan secara kuorum.
Ketua DPRD Kota Parepare mengatakan, Rapat ini dihadiri oleh anggota secara korum sehingga rapat ini dilankasanakan.
Menurutnya, setelah Walikota Parepare memaparkan draf LKPj tahun 2020, maka ini disepakati untuk diterima.
Pada kesempatan itu, Taufan Pawe mengatakan, LKPj ini adalah momentum terakhir dalam kapasitasnya selaku Wali Kota Parepare.
Menurutnya, tujuan utama penyampaian laporan ini adalah untuk memenuhi prinsip akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Sehingga masyarakat
melalui DPRD dapat melakukan penilaian terhadap kinerja Pemerintahan Kota Parepare yang sudah dicapai.
“Kami juga meminta pandangan dan masukan untuk memperbaiki kekurangan dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah pada tahun berikutnya,” katanya.
Secara umum, Taufan Pawe menyampaikan bahwa pendapatan daerah pada tahun 2022 ditargetkan senilai Rp1 triliun lebih, dan terealisasi senilai Rp906 miliar lebih atau 90,60 persen.
Pendapatan daerah itu terdiri dari, pertama, Pendapatan Asli Daerah yang terdiri Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah ditargetkan Rp166 miliar lebih, terealisasi Rp173 miliar lebih atau tingkat capaian
sebesar 104,23 persen.
Kedua, Pendapatan Transfer yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat, dan pendapatan transfer antar daerah,ditargetkan Rp816 miliar lebih, terealisasi Rp720 miliar lebih atau 88,22 persen.
Ketiga, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, ditargetkan Rp17 miliar lebih, terealisasi Rp12 miliar lebih atau 71,86 persen.
“Selanjutnya, untuk Pengelolaan Belanja Daerah, dapat saya sampaikan bahwa pada
tahun anggaran 2022 dari alokasi dana yang dianggarkan sebesar Rp1 triliun lebih, terealisasi sebesar Rp904 miliar lebih atau 89,52 persen,” tutupnya.(Rls)
