DPRD Gelar Rapat Paripurna Penyerahan Ranperda

BARRU, TIME BERITA.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru menggelar rapat paripurna dengan agenda penyerahan, pandangan umum fraksi dan pembahasan ranperda perubahan perda pajak daerah dan perubahan perda retribusi jasa usaha.

Kedua ranperda perubahan ini diserahkan langsung Bupati Barru Suardi Saleh, unsur pimpinan dan para anggota DPRD Kabupaten Barru, dan disaksikan secara virtual melalui  aplikasi zoom meeting dari unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Barru, Pejabat Daerah beserta Para Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD, Kabag, Camat, Lurah dan Kepala Desa.

Kedua ranperda yang diserahkan yakni perubahan ketiga atas peraturan daerah kabupaten Barru Nomor 4 tahun 2011 tentang pajak daerah dan perubahan keempat atas peraturan daerah kabupaten Barru Nomor 7 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha.

Usai menyerahkan kedua ranperda untuk.dibahas para anggota dewan. Bupati Barru  Suardi Saleh memberikan sambutan.

“Berhubung dengan akan berakhirnya masa pengurangan/stimulus pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang pemberian pengurangan secara massal pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam wilayah Kabupaten Barru pada tahun 2020 ini akan berimbas pada kenaikan pajak PBB-P2, maka untuk mengantisipasi kenaikan perlu dilakukan revisi,” kata Suardi

Bentuk revisi yang dilakukan yaitu menurunkan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Adapun tarif sebelumnya, mulai nilai jual objek pajak dibawah Rp 1 milyar ditetapkan tarif sebesar 0,1% , Objek Pajak Rp 1 milyar  sampai dengan Rp 5 milyar ditetapkan tarif sebesar 0,2%, objek pajak diatas Rp 5 milyar ditetapkan tarif sebesar 0,3% .

Tarif ini kemudian diubah menjadi nilai jual objek pajak dibawah Rp. 500 juta ditetapkan tarif sebesar 0,04% . Kemudian nilai Jual objek pajak diatas Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 2 milyar ditetapkan tarif sebesar 0,08%. Sedangkan
nilai jual objek pajak diatas Rp. 2 milyar sampai dengan Rp 10 milyar memiliki tarif sebesar 0,12% .

Sementara itu nilai jual objek pajak diatas Rp. 10 milyar akan diberlakukan tarif sebesar 0,2 %. Dalam ranperda kedua yaitu tentang perubahan keempat atas Perda nomor 7 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha, dilakukan perubahan terhadap 2 jenis retribusi jasa usaha, diantaranya retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Perubahan ini dilakukan karena melihat potensi Kabupaten Barru yang kaya akan objek wisata maka berdasarkan penambahan beberapa fasilitas objek wisata yang ada dibutuhkan perubahan tarif objek wisata dan penambahan objek retribusi, sehingga dapat dimaksimalkan fungsinya untuk menambah pendapatan asli daerah.

Selanjutnya retribusi penjualan produksi usaha daerah, yakni tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah yang dulunya 10 % dari penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.

Kini diubah nomenklatur dan tarifnya sehingga berbunyi “Besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Benih Padi Usaha Daerah adalah seluruh penerimaan dari penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah” ujarnya.

Perubahan nomenklatur tersebut dilakukan karena saat ini penjualan produksi usaha daerah hanya produksi usaha Benih Padi yang ada, sehingga jenis produksi lainnya tidak dimasukkan ke Ranperda perubahan.

Dalam penyerahan ranperda ini terdapat enam fraksi di DPRD yang bergiliran menyampaikan aspirasi tentang pajak daerah dan retribusi jasa usaha. Dari keenam fraksi dapat disimpulkan bahwa semua setuju atas revisi tersebut.

Sementara itu pihak Fraksi partai PDIP Syamsul Rijal dalam pandangan fraksinya menyampaikan
“Pemerintah daerah harus memperhatikan secara kondisi finansial masyarakat dan memperhatikan seluruh kepentingan masyarakat,” ucap Syamsu Rijal.( udi)

REDAKTUR

I am a web developer who is working as a freelancer. I am living in Saigon, a crowded city of Vietnam. I am promoting for http://sneeit.com