*Diduga KONI Langsung Ke DPRD Usulkan Dana
PAREPARE, TIME BERITA, – Kisruh antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Parepare dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DKOP) Parepare terkait dana bonus atlet yang belum cair hingga hari ini. Sabtu (27/04). Hal itu disebabkan karena permintaan KONI yang dianggap tidak rasional oleh DKOP,sehingga DKOP takut untuk merealisasikan bonus tersebut.
Ironisnya, lagi justru Syukur Razak Kepala DKOP Parepare mengungkap dana bonus untuk atlet sebesar Rp688 juta yang melekat DKOP, tidak pernah dibahas atau diusulkan DKOP.
Dia juga tidak tahu menahu terkait asal usul dana bonus tersebut,apakah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau tidak,kenapa bisa masuk ke batang tubuh APBD 2019.
Hal ini diungkap, Kepala Dinas KOP, Parepare, Syukur Razak kepada wartawan saat dikonfirmasi mengenai dana Bonus Atlet tidak dicairkan. Syukur mengaku, dana bonus atlet ini tiba-tiba ada di batang tubuh APBD 2019,bahkan sudah diperdakan.
Tapi,DKOP masih merasa ragu terkait penggunaan dana tersebut,sehingga sampai saat ini belum mencairkan,apalagi jumlah dananya tersebut terlalu tinggi.
“Saya tidak persoalkan berapa jumlah dana yang dipatok di DKOP,seandainya dana itu DKOP yang mengusulkan, tetapi ini dana terlalu besar tiba-tiba ada di batang tubuh APBD 2018, tanpa melalui dinas kami, itulah saya takut cairkan karena tidak melalui RKA (Rencana Kerja Anggaran) DKOP tersebut.Mungkin saja KONI yanglangsung ke DPRD,”tuturnya.
Hingga saat ini,Syukur tetap bertahan dan tidak mau mencairkan dana tersebut, walaupun sudah tiga kali pertemuan dengan pihak KONI yang tanpa hasil.Syukur menilai pembagian bonus untuk atlet peraih medali itu terlalu tinggi sebagaimana permintaan pihak KONI.
“Kalau ini dicairkan, maka bisa saja saya di borgol polisi, karena anggaranya tidak masuk RKA, nanti kita bayar setelah pengusulan pada perubahan anggaran nantinya dan kami rasionalkan dengan mencari pembanding daerah lain,”tuturnya.
Sementara,Parman Farid Ketua KONI mengakui pengusulan dana bunos untuk atlet itu diusulkan melalui walikota Parepare, HM Taufan Pawe. Kemudian Walikota menyetujui adanya dana bonus atlet tersebut dan dibahas oleh DPRD.
“Kami dari pihak KONI hanya mengusulkan, kami tidak ada ranah kesana untuk membahasnya, yang membahas masalah ini,adalah Pemkot dan DPRD,”tuturnya.
Menurutnya, terkait adanya dana bunus atlet di batang tubuh APBD, itu merupakan domain Pemkot dan DPRD. Dana itu disahkan secara sah melalui penanada tanganan Walikota dan DPRD sehingga jadi perda.
“tidak ada alasan bagi Pak Syukur (Kepala DKOP) untuk tidak mencairkan dana ini, karena sudah menjadi perda di APBD,”tutupnya.(*)
