SOPPENG, timeberita.com — Tim advokasi Ikatan Keluarga Alumni (IKA) SMP Negeri 1 Batu-Batu memdampingi warga pesisir Danau Tempe melaporkan pengelola Bendungan Gerak ke Kantor Staf Presiden (KSP) melalui aplikasi LAPOR, Senin (29/05/2017).
Laporan itu dilakukan dikarenakan adanya keresahan warga dari dampak pengoperasian Bendungan Gerak di Kabupaten Wajo.
Koordinator Tim Advokasi, Rahman Yusrah mengatakan, ratusan warga di Marioriawa terdampak akibat dari pengelolaan Bendungan Gerak di Kabupaten Wajo yang mematok elevasi air hingga 5 meter.
“Mereka banyak juga yang khawatir melakukan pengaduan, sehingga kami memberi pendampingan. Saluran LAPOR! adalah saluran resmi pemerintah yang dikelola oleh Kantor Staf Presiden (KSP) dan terkoneksi ke Ombudsman RI. Kami berharap aduan ini bisa segera ditindaklanjuti,” tegas Rahman.
Selain dampak pada pertanian, juga ada dampak banjir yang sudah sering kali terjadi dan dampak kemiskinan dan potensi stunting pada anak.
Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2013 Bendungan Gerak di Kabupaten Wajo telah beroperasi.
Bendungan ini merupakan bagian dari program nasional penyelamatan danau. Namun, belakangan ini pengoperasian bendungan banyak dikeluhkan warga di Kabupaten Soppeng dan Wajo karena ketinggian air yang bertahan lama bahkan terus naik membanjiri rumah dan fasilitas umum.
Senada yang disampaikan, Sekretaris Tim Advokasi ini, Anwar Razak, menegaskan, Tim Advokasi saat ini bekerja untuk mendampingi warga.
Selain melapor lewat kanal LAPOR! juga akan melapor ke Ombudsman RI karena hal ini terkait dengan pelayanan publik dari pengelola bendungan.
“Selain itu juga tim akan menyurat ke Balai Besar Wilayah Sungai Jeneberang-Pompengan sebagai pengelola bendungan untuk meminta dialog. Semoga upaya ini berhasil mengurangi dampak kerugian warga,” jelas Anwar. (*)
