PAREPARE, TIME BERITA.COM –– Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parepare gelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Koalisi Peduli Pare (KPP) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Parepare bahas mengenai parkir di Kota Parepare, Selasa (22/09/2020).
RDP itu dilaksanakan sesuai surat masuk dari KPP yang menilai banyaknya masalah parkir di Kota Parepare dan diusulkan agar parkir dipihak ketigakan.
Ketua Komisi III DPRD Parepare Rudy Najamuddin mengatakan, RDP untuk menindaklanjuti surat masuk dari KPP.
“Sebetulnya surat ini sudah lama, Tapi baru dilaksanakan RDP,”Ujarnya.
Menurutnya, RDP ini dihadirkan pihak KPP dan Dinas Perhubungan untuk membahas masalah parkir.
Dia menyebutkan, masalah parkir ini sudah musti dibicarakan bersama untuk dicari solusi yang baik.
Untuk menyikapi usulan KPP, parkir dikelolah pihak ketiga tentu dibutuhkan sejumlah kajian.
“Insya allah parkir ini memang menuju kesana. Tapi dibutuhkan kajian-kajian, misalnya kajian ekonomi dan kesiapan pengelolah,”katanya.
Ditempat yang sama Plt Kadishub Iskandar Nusu menyampaikan terima kasihnya kepada KPP atas masukan yang diberikan.
Menurutnya, Apa yang disampaikan oleh KPP diakui perlu dilakukan tindakan dilapangan.
“Kami akan menindaklanjuti apa yang disampaikan KPP. Kami akan berkordinasi dengan pihak Polantas untuk turun menindak pelanggar dan akan memasangi plan larangan parkir ditempat-tempat tertentu,”katanya.
Dia menambahkan, untuk Jukir yang nakal itu akan ditindak. Karena selama ini pihaknya terus melakukan sosialisasi dilapangan agar karcis diserahkan kepada pengendara saat memungut retribusi,”tambahnya.
Dia berharap, agar kedepannya parkir ini dapat dibuatkan Perda Parkir.
“Selama ini parkir ini menggunakan penarikan retribusi sehingga terjadi persepsi yang negatif dimasyarakat,”harapnya.
Ditempat yang sama pengurus KPP Mustamin Tere menyebutkan, masalah parkir di Kota Parepare dinilai merupakan masalah yang berlarut dengan masalah yang sama.
Sejumlah masalah yang ditemukan dilapangan seperti, semrawutnya parkir dan sejumlah titik rawan kecelakaan menjadi lokasi parkir.
Senada yang disampaikan Andi Asrida pengurus KPP, Sejumlah titik menjadi lokasi parkir dinilai menjadi pemicu kemacetan.
Selain itu, parkir di jalan protokol masih ramai sehingga mengganggu pengguna jalan lainnya.
“Mudah-mudahan saja pemerintah dapat memikirkan solusi yang terbaik agar tidak ada lagi masalah parkir yang muncul,”tutupnya. (Cr)
