Kok Gitu!! Pinjaman Enrekang Dicicil 8 Tahun

ENREKANG, timeberita.com — Aliansi Masyarakat Peduli Massenrempulu (AMPU) berkunjung ke DPRD Enrekang Rabu, 15 September 2021. Kunjungan ini dijadwalkan pada pukul 10 wita, namun baru difasilitasi menjelang sholat ashar. Bahkan dari 30 wakil rakyat, hanya 10 wakil rakyat yang bersedia menemui AMPU. Sedangkan dari pihak eksekutif, hanya dihadiri oleh sekertaris dispopar dan bappeda serta kabag umum yang datangnya setelah sesi diskusi pertama.

Mantan ketua DPRD Enrekang 4 periode Bapak Andi Nasir juga hadir bersama AMPU dalam audiensi yang banyak membahas soal pinjaman dana program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp. 441,5 miliar dan akan dicicil pengembaliannya selama 8 tahun mulai tahun 2022.

Anggaran yang sangat besar ini semuanya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur fisik mulai lapangan, jalan, pembangunan rumah sakit, pembangunan pasar dan jembatan. Dana ini akan dicicil pengembaliannya menggunakan DAU. Penjelasan ini disampaikan Sekertaris Bappeda Enrekang, Ibu Rahmawati.

Sementara itu pihak AMPU dalam diskusi sangat menyayangkan adanya dana pinjaman yang semuanya diarahkan untuk pembangunan fisik. Apalagi dana pinjaman itu bakal membebani keuangan daerah pada periode kepemimpinan berikutnya.

Begitu pula masalah kenderaan dinas baru bupati seniali Rp. 1,6 miliar juga banyak menjadi perdebatan. AMPU menilai tidak etis pejabat menggunakan kenderaan mewah dalam situasi pandemi. Bahkan sekalipun tanpa adanya duka pandemi, kondisi Enrekang yang memiliki PAD minim bahkan defisit, seharusnya tidak memikirkan kepentingan yang lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya. Apalagi penggunaan kenderaan ini tidak lagi efektif mengingat masa jabatan bupati enrekang Bapak H Muslimin Bando berakhir sekitar Oktober 2023.

AMPU dalam kesimpulannya menyampaikan;

1. Menghadapi duka pandemi, pemerintah menunda dulu memikirkan kepentingan yang lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya.

2. Demi menjaga kehormatan bupati beserta jajarannya, termasuk para anggota dewan, maka secepatnya mengembalikan kenderaan dinas bupati.

3. Fakta kebijakan kepemimpinan hari ini baik eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan amanahnya telah bertentangan dengan nilai-nilai anti korupsi.

(rah/red)

Sudarmono

I am a web developer who is working as a freelancer. I am living in Saigon, a crowded city of Vietnam. I am promoting for http://sneeit.com

Tinggalkan Balasan