Penulis: Ns Muhammad Darwis S.Kep,SH,MH,M.Kes,CAN,CMLE
Wakil ketua bidan hukum dan politik DPD PPNI Kota Parepare
Dosen Fakultas Hukum Institut Andi Sapada
Memahami Hak Pasien, Melindungi Tenaga Kesehatan, dan Membangun Pelayanan yang Humanis.
Setiap tanggal 12 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN). Peringatan ini bukan sekadar seremonial, tetapi momentum untuk merefleksikan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus membangun hubungan yang lebih baik antara masyarakat dan tenaga kesehatan.
Dalam praktik pelayanan rumah sakit, khususnya Instalasi Gawat Darurat (IGD), sering muncul persoalan yang berawal dari perbedaan pemahaman antara pasien dan petugas kesehatan.
Pasien datang dengan keluhan yang dirasakan mengganggu, seperti sakit kepala, nyeri, atau demam. Namun, setelah melalui proses triase, anamnesis, dan pemeriksaan dokter, kondisi pasien dinilai tidak termasuk kategori kegawatdaruratan.
Dokter kemudian memberikan pengobatan dan menyarankan pasien melanjutkan pemeriksaan di Puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, dengan mekanisme rujukan apabila diperlukan.
Pertanyaannya, apakah hal tersebut merupakan bentuk penolakan pelayanan?
Tentu tidak dapat disimpulkan demikian. IGD memiliki fungsi utama memberikan pertolongan kepada pasien dengan kondisi kegawatdaruratan. Tidak semua keluhan kesehatan harus ditangani sebagai kasus darurat. Penentuan tingkat kegawatdaruratan harus didasarkan pada penilaian klinis, bukan semata-mata pada persepsi pasien maupun petugas.
Hal ini sejalan dengan ketentuan pelayanan kegawatdaruratan dan sistem rujukan dalam peraturan perundang-undangan bidang kesehatan.
Namun, ada satu aspek yang tidak boleh diabaikan: komunikasi adalah bagian penting dari pelayanan kesehatan.
Keputusan medis yang benar sekalipun dapat menimbulkan kesalahpahaman apabila disampaikan dengan intonasi, pilihan kata, atau sikap yang kurang tepat. Bagi petugas, penjelasan tersebut mungkin merupakan bagian dari prosedur pelayanan. Namun, bagi pasien yang sedang sakit dan cemas, perkataan yang kurang empatik dapat dimaknai sebagai bentuk ketidakpedulian.
Dari perspektif hukum kesehatan, pasien memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang aman, bermutu, dan manusiawi. Sebaliknya, tenaga medis dan tenaga kesehatan juga memiliki hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang menjalankan tugas sesuai standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Artinya, kita tidak boleh hanya melihat persoalan dari satu sisi. Pasien berhak menyampaikan ketidakpuasan dan kritik, sementara tenaga kesehatan juga berhak dihormati serta tidak dihakimi sebelum seluruh fakta diketahui.
Di era media sosial, sebuah pengalaman pelayanan dapat dengan cepat menjadi konsumsi publik. Kritik masyarakat tentu diperlukan sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi. Namun, media sosial sebaiknya tidak menjadi ruang penghakiman berdasarkan informasi sepihak. Setiap persoalan pelayanan semestinya terlebih dahulu diselesaikan melalui klarifikasi, pengaduan, dan evaluasi secara objektif.
Rumah sakit harus terbuka terhadap kritik, tetapi masyarakat juga perlu memahami bahwa mengarahkan pasien non-gawat darurat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama bukan berarti mengabaikan hak pasien. Sebaliknya, apabila terdapat kekurangan dalam komunikasi petugas, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan.
Pada momentum Hari Kesehatan Nasional ke-62 Tahun 2026 dengan tema “Sehat untuk Semua”, kita perlu membangun kesadaran bahwa pelayanan kesehatan bukan hanya persoalan tindakan medis, tetapi juga persoalan etika, komunikasi, empati, dan saling menghargai.
Jangan hanya menuntut tenaga kesehatan untuk selalu memahami pasien, tetapi mari belajar memahami pula tanggung jawab dan keterbatasan mereka dalam menjalankan pelayanan. Jangan pula menjadikan perlindungan tenaga kesehatan sebagai alasan untuk mengabaikan hak pasien.
Pada akhirnya, pasien dan tenaga kesehatan bukanlah dua pihak yang saling berhadapan, melainkan dua pihak yang memiliki tujuan yang sama: mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berperikemanusiaan.
Karena pelayanan kesehatan yang baik bukan hanya tentang bagaimana pasien mendapatkan pengobatan, tetapi juga bagaimana pasien dihargai dan tenaga kesehatan dihormati.
Selamat Hari Kesehatan Nasional. Sehat untuk Semua, dengan pelayanan yang humanis dan saling menghargai. (**)
About the Author
