PAREPARE, TIME BERITA, — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare menyoroti Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare terkait kegiatan Pendidikan Pelatihan Pimpinan (Diklatpim) tingkat III dinilai cacat administrasi, azas dan anggaran.Hal itu disanpaikan Rudy Najamuddin. Minggu (22/09/2019).
Menurutnya, ada sejumlah peserta yang mengikuti Diklatpim III yang masih menduduki jabatan eselon IV. Sedangkan banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon III di lingkup Penkot Parepare belum mengikuti Diklatpim untuk jabatan karir, sesuai regulasi yang ada.
“Tentu hal ini banyak eselon III yang dirugikan, apalagi ASN yang telah lama menduduki jabatan ini dan menunggu jabatan karirnya,”katanya.
Selain itu, lanjut Pa’le, sapaan akrabnya, Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe, selaku pembina kepegawaian dinilai tidak melek. Pasalnya, diduga ada nama yang diusulkan pada penganggarannya untuk mengikuti Latpim III, namun secara sepihak digantikan.
“Ini artinya tidak taat anggaran. Masa lain nama yang dianggarkan, lain yang diikutkan. Kalau seperti ini pemerintahan semakin kacau dan parah,”kata Pa’le kecewa.(*)
About the Author
