PAREPARE, timeberita.com — Banyak persoalan muncul saat acara dialog Forum Silaturahmi Forkopimda dilaksankan, di Auditorium Bj Habibie Rujab Walikota, Rabu (27/12/2023).
Semua menyangkut kelemahan dan birokrasi bertele-tele hingga masalah fee proyek diungkit masa pemerintahan Taufan Pawe.
Kini Edar Abdullah mengungkap masalah birokrasi bertele-tele pemerintahan sebelumnya dimana kalau pengusaha membangun usaha di kota ini banyak sekali yang dilalui hanya mengurus proses rekomendasi walikota.
Ini masih rekomendasi walikota belum masalah perizinan yang dibuat oleh para pelaku usaha tersebut sehingga banyak yang tidak mau berinvestasi di kota ini.
“Saya alami sendiri, baru rekomendasi walikota kota minta banyak sekali dilalui, mulai dari bagian umum, lalu ke bagian hukum lalu kembali lagi bagian umum lalu kembali lagi bagian hukum begitu terus berputar-putar tanpa kejelasan membuat kami malas berinvestasi di kota ini, semoga bapak penjabat walikota tidak demikian, “kata Edar.
Lanjut, Edar, mestinya pemerintah mendukung pelaku usaha agar banyak berinvestasi di kota ini demi membuka lapangan kerja dan inflasi semakin sehat di kota ini sehingga masyarakat sejahtera.
Pemerintah sebelumnya seakan-akan mempersulit pelaku usaha untuk membangun perekonomian di kota Parepare sehingga tidak ada pelaku usaha yang lagi mau berinvestasi.
Sementara Penjabat Walikota Parepare , Dr Akbar Ali, sangat tidak dibenarkan jika pelaku usaha dipersulit untuk membangun perekonomian di kota ini.
Perlu di ketahui Parepare itu mirip Singapura dan yang diandalkan kota ini hanya jasa, tidak ada industri di kota ini. Sehingga yang diharapkan pelaku usaha yang berinvestasi untuk bangun perekonomian kota Parepare demi membuka lapangan kerja.
“Saat pemerintahan saya tidak ada lagi ada pelaku usaha atau pengusaha yang mau berinvestasi di kota ini dipersulit harus dimudahkan semuanya,”tegasnya.
Lanjut, Akbar Ali, bahkan selama ia menjadi Pj Walikota tidak ada lagi izin prinsip semua boleh berinvestasi di kota Parepare untuk dipermudah
” Masalah perizinan tidak boleh dipersulit termasuk rekomendasi dari saya, tapi kalau tidak ada aturanya bahwa harus dari walikota maka biar SKPD bersangkutan saja yang buatkan rekomendasi tidak perlu ke walikota lagi,”jelasnya.
Bahkan tidak ada lagi bayaran saat buat rekomendasi, biarkan pelaku usaha berinovasi untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat kota Parepare.”sepanjang tidak ada aturan harus ada rekomendasi walikota maka cukup instansi yang berwenang saja yang bertanggungjawab buatkan rekomendasi tersebut,”tegasnya.
Ditambahkan, Akbar, memang setiap pemimpin yang berkuasa pasti ada kekurangan dan kelemahannya sehingga sekarang kelemahan harus diperbaiki sekarang ini. (**)
